Lombok Barat (NTBSatu) – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Lombok Barat menemukan penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) keluarga untuk pinjaman dan judi online (judol).
Kepala Desa Gapuk, Nurdin, menemukan sejumlah kasus tersebut di wilayahnya. Menurutnya, kondisi itu dapat memengaruhi data kesejahteraan keluarga dalam sistem pemerintah.
Nurdin menemukan persoalan tersebut saat menelusuri perubahan desil warganya. Bahkan, ia menemukan sejumlah kasus hanya di sekitar kantor desa.
“Kalau terkait desil, saya jalan satu jengkal saja di seputaran dusun yang ada di Desa Gapuk, berbagai macam temuan persoalan,” kata Nurdin, Selasa, 1 September 2026.
Nurdin kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial Lombok Barat. Dari pembahasan itu, muncul sejumlah indikator yang dapat memengaruhi bantuan sosial. Indikator tersebut mencakup judi online, pinjaman Bank Mekar, dan kredit motor di atas Rp30 juta.
Cucu Pinjam KTP Orang Tua
Meski begitu, Nurdin mengaku desa masih kesulitan melakukan verifikasi. Sebab, sebagian warga tidak melakukan aktivitas tersebut secara langsung. Namun, data keluarga mereka tetap dapat terhubung dengan aktivitas anggota keluarga lainnya.
Nurdin kemudian mencontohkan penggunaan KTP orang tua oleh cucu. Menurutnya, cucu terkadang menggunakan identitas nenek untuk membuka layanan keuangan digital. Setelah itu, cucu dapat menggunakan layanan tersebut untuk aktivitas judi online.
“Cucu terkadang dapat saweran dari teman ataupun pacarnya. Dikirimin, terus disuruh buka DANA. Iseng-iseng lihat teman main judol, ikut mereka,” ujarnya.
Akibatnya, aktivitas tersebut dapat menyeret data pemilik KTP. Dalam kondisi tertentu, pemilik identitas juga dapat kehilangan akses terhadap Bantuan Sosial (Bansos).
Karena itu, Nurdin meminta pemerintah membedakan warga yang sengaja melakukan pelanggaran. Di sisi lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan warga yang terdampak tanpa sepengetahuannya.
“Harusnya para pihak, termasuk pemerintah daerah, kalau yang tanpa kesadaran mereka ini harusnya menjadi pertimbangan,” ujarnya.
Kades Taman Ayu Akui Potensi Serupa
Sementara itu, Kepala Desa Taman Ayu, Tajudin, menemukan masalah serupa. Menurutnya, anggota keluarga dapat meminjam KTP orang tua untuk berbagai kepentingan.
“Pasti ada kemungkinan kalau KTP-nya dipinjam sama pacar atau teman atau cucunya,” kata Tajudin.
Tajudin menilai, warga lansia kecil kemungkinan melakukan judi online secara langsung. Namun, anggota keluarga mereka dapat menggunakan identitas tersebut.
“Tapi kalau dipinjam sama cucu, kemudian cucunya pakai untuk yang lain, mungkin itu bisa jadi semua,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah desa perlu mengecek setiap kasus secara langsung. Selain itu, desa juga perlu meminta klarifikasi dari pemilik identitas.
Menurut Tajudin, desa dapat meminta warga membuat surat pernyataan. Namun, proses tersebut justru menambah persoalan administrasi bagi pemerintah desa.
“Makanya itulah yang kita butuhkan tadi sebagai pemerintahan desa untuk mengecek hal itu dan mengklarifikasinya,” katanya.
Dinsos Sebut Data DTSEN Terus Berubah
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Lobar, Arief Suryawirawan menjelaskan, mekanisme data. Menurut Arief, pemerintah kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pemerintah menyusun DTSEN melalui pemadanan sejumlah basis data. “Dari DTKS, Regsosek, P3KE dipadankan dengan Dukcapil,” kata Arief, Senin, 31 Agustus 2026.
Kemudian, hasil pemadanan tersebut menjadi DTSEN tahap pertama. Pemerintah menggunakan data tersebut sebagai basis data sosial ekonomi secara nasional.
Arief juga menegaskan, DTSEN terus mengalami perubahan. Pemerintah memperbarui data mengikuti usulan dan perkembangan penilaian di tingkat pusat.
“Nah tentunya DTSEN ini terus berubah datanya dinamis,” katanya.
Karena itu, Arief menganggap berbagai kerancuan data sebagai bahan evaluasi. Pemerintah pun perlu terus memperbaiki kualitas data agar penyaluran bantuan lebih tepat.
“Kerancuan-kerancuan ini tentunya menjadi evaluasi kita semua,” ujar Arief. (*)
