Lombok Barat (NTBSatu) – Badan Anggaran DPRD Lombok Barat mulai membahas arah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026. Pembahasan tersebut mengarah pada realisasi program yang lebih mendesak bagi masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah mengatakan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) perubahan memang belum menghasilkan keputusan final. DPRD masih menyinkronkan usulan eksekutif dengan kebutuhan daerah.
“Perubahan ini harus jelas arahnya, sesuai RPJMD pastinya, dan menuju keadaan yang lebih baik dari sebelumnya,” kata Abubakar, Rabu, 26 Agustus 2026, usai rapat internal Badan Anggaran.
Ia menyebut, DPRD akan menempatkan program berdasarkan skala prioritas dan kewajiban pemerintah daerah. Pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor yang mendapat perhatian utama dalam pembahasan tersebut.
“Ke depan APBD ini harus diinvestasikan untuk menyiapkan SDM kita,” ujar legislator dari fraksi PKS tersebut.
Prioritas terhadap dua sektor itu juga sejalan dengan pendapat Wakil Bupati Lobar, Ummi Nurul Adha atau UNA. UNA menyatakan, APBD Perubahan Lobar 2026 baiknya berfokus pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kemudian ada yang paling penting seperti penambahan anggaran UHC (Universal Health Coverage, red) dan revitalisasi fasilitas sekolah itu penting,” ujar UNA dalam Paripurna pembahasan Rancangan Perubahan KUA- PPAS, Jumat, 21 Agustus 2026.
Tak Hanya Bangun Infrastruktur
Lebih lanjut, Abubakar mengatakan pembangunan manusia tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memperkuat kapasitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan masyarakat.
Karena itu, program “Sejahtera dari Desa” yang sebelumnya pasangan LAZADHA gagas tetap berjalan dalam skema anggaran perubahan. Namun, pemerintah perlu menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Abubakar, pendekatan tersebut sejalan dengan arah transformasi dalam RPJMD Lobar.
DPRD juga menyoroti ancaman kekeringan yang kembali muncul dan mengancam daerah Lobar. Abubakar menilai, kondisi tersebut membutuhkan dukungan anggaran untuk memperkuat mitigasi bencana.
“Beberapa potensi yang harus kita mitigasi adalah bencana kekeringan,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah memperhatikan kebutuhan unit pemadam kebakaran di sejumlah wilayah. Menurutnya, Gerung, Batulayar, dan Sekotong membutuhkan perhatian dalam penguatan layanan pemadam kebakaran.
Namun, Abubakar menegaskan seluruh pembahasan tersebut masih bersifat dinamis. Badan Anggaran DPRD akan kembali bertemu Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menyepakati perubahan anggaran.
Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan Perda APBD Perubahan 2026. Abubakar memastikan DPRD tidak akan mempertahankan program yang dianggap kurang mendesak.
“Mana yang penting dan mendesak dulu yang menjadi skala prioritas kita,” ujarnya.
Dengan arah tersebut, perubahan APBD diharapkan tidak sekadar menggeser angka anggaran. DPRD ingin perubahan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Lombok Barat.
“Intinya mana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kita lakukan,” tutupnya. (*)
