Lombok Barat (NTBSatu) – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih tidak terburu-buru mengklaim kursi Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar). Sikap itu muncul ketika sejumlah partai pengusung mulai membuka pembicaraan mengenai pengisian jabatan tersebut.
Wakil Ketua II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah menyebut, dinamika antarpartai merupakan hal yang wajar. Menurutnya, setiap partai memiliki kepentingan dalam menentukan sikap terkait posisi Wakil Bupati Lobar.
“Iya, partai-partai pengusung lainnya ingin menjalankan usulan terkait dengan Wakil Bupati, saya rasa itu wajar,” kata Abubakar, Selasa, 11 Agustus 2026.
Namun, Abubakar meminta seluruh pihak tidak melihat dinamika tersebut sebagai persoalan. Ia justru menilai munculnya berbagai nama menunjukkan banyaknya figur potensial di Lobar.
“Berikanlah ruang kepada semua putra-putri terbaik Lombok Barat,” ujar legislator dari fraksi PKS tersebut.
Di tengah munculnya sejumlah kandidat, PKS belum menentukan nama yang akan diajukan. Abubakar mengatakan, PKS memiliki mekanisme internal dalam menentukan kandidat untuk jabatan tersebut.
Ia juga menyebut posisi Nurul Adha saat ini menjadi salah satu pertimbangan politik PKS. Nurul Adha merupakan kader PKS yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Lobar.
“PKS punya mekanisme dan sudah ada kandidat PKS yang menjadi Wakil Bupati saat ini,” katanya.
Buka Peluang Ajukan Kader Sendiri
Abubakar tidak ingin mendahului keputusan partainya. Ia menegaskan dinamika politik masih bisa berubah dalam proses pembahasan berikutnya.
“Namun, tidak menutup kemungkinan PKS juga akan mengajukan. Kita lihat dinamika yang berkembang,” ujarnya.
Sikap PKS juga muncul ketika sejumlah partai mulai menunjukkan posisi masing-masing. Sebelumnya, PKB menyatakan memiliki banyak kader untuk mengisi kursi Wakil Bupati Lobar. PKB juga menyebut partainya memiliki posisi strategis sebagai bagian dari koalisi pengusung.
Namun, Abubakar tidak ingin partai tertentu merasa paling berhak atas posisi tersebut. Menurutnya, hak politik tetap membutuhkan komunikasi antarpartai.
“Kalau ada partai yang merasa paling berhak, itu hal biasa,” katanya.
Ia menilai, komunikasi politik akan menentukan arah pembahasan berikutnya. Sebab, menurutnya, dinamika politik tidak selalu berjalan sesuai klaim awal setiap partai. “Yang punya hak bisa saja memberikan kewenangan kepada orang di luar itu,” ujarnya.
Karena itu, Abubakar menilai tidak ada keputusan yang bersifat kaku dalam politik. Ia membuka kemungkinan terjadinya kesepakatan berbeda melalui komunikasi antarpartai pengusung.
“Politik ini dinamis. Siapa tahu nanti ada komunikasi politik lebih lanjut,” katanya.
Stabilitas Lobar Jadi Pertimbangan
Abubakar juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas Lobar dalam menghadapi dinamika tersebut. Menurutnya, situasi politik saat ini membutuhkan kehati-hatian dari seluruh pihak. Ia mengibaratkan kondisi pemerintahan Lobar seperti perahu yang harus dijaga agar tidak oleng.
“Dalam situasi kemarin, kita butuh stabilitas,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh partai pengusung mengedepankan kepentingan daerah. Menurutnya, pembahasan kursi Wakil Bupati tidak boleh memperuncing kondisi politik Lobar.
Di sisi lain, ia menilai kemunculan banyak nama justru menunjukkan tingginya minat putra daerah. Kondisi tersebut, kata dia, perlu diarahkan melalui mekanisme politik yang sesuai aturan.
“Semua dinamika di Lombok Barat harus diberikan ruang sesuai aturan,” pungkasnya. (*)
