Mataram (NTBSatu) – Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tahun 2026 mengalami penurunan. Pemangkasan ini mencapai sekitar Rp1 triliun hingga Rp1,2 triliun.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB mencatat, hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran TKD dari pusat ke NTB baru mencapai sekitar 54,29 persen. Atau sekitar Rp7,677 triliun dari total pagu sekitar Rp14,140 triliun.
Kepala DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menyampaikan, dari total realisasi tersebut Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik menjadi yang terendah.
“Pada komponen DAK Fisik alokasinya untuk bidang kesehatan, air minum, sanitasi, pangan, pertanian, dan konektivitas,” kata Ratih, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia mengungkapkan, keterlambatan pencairan DAK Fisik ini bukan hanya terjadi di NTB, namun skala nasional. Secara umum, jelas dia, alasan keterlambatan ini hanya karena permasalahan klasik berupa juknis pencairannya baru muncul di pertengahan tahun.
“Ini menjadi perhatian, karena di satu sisi daerah sekarang mengalami pengurangan total APBD. Seharusnya begitu juknis DAK Fisik ini sudah terbit, langsung bisa direalisasikan,” ujar Ratih.
Alasan lain, lanjut Ratih, adanya ketakutan daerah dalam melaksanakan program bersumber dari DAK Fisik ini. Sehingga, ketika juknis pencairannya muncul, daerah belum bisa mengeksekusi.
“Misalnya nanti ketakutan terjadi seperti yang kita lihat sekarang, ada kendala yang berhubungan dengan integritas dan sebagainya,” katanya.
Di samping itu, keterlambatan pencairan DAK Fisik juga berkaitan dengan kecepatan pemerintah daerah dalam merespons syarat yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Misalnya, pembuatan Surat Keputusan (SK) penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Termasuk kecepatan pemerintah daerah melakukan pengadaan barang.
“Secara nasional juga ada permasalahan bahwa begitu DAK Fisik turun, kemudian dicek dengan kondisi di lapangan itu tidak bisa proyeknya dijalankan. Entah itu masalah pembebasan tanah, pembangunan gedung dan sebagainya,” jelasnya.
Realisasi TKD Komponen Lainnya
Selain DAK Fisik, pemerintah pusat juga sudah menyalurkan anggaran untuk Dana Bagi Hasil (DBH). Mencakup DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Realisasinya mencapai 37,89 persen atau sekitar Rp278,92 miliar dari total pagu Rp736,11 miliar.
Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) yang meliputi DAU Non-Earmarked dan Earmarked mencatat realisasi sebesar 57,75 persen. Atau Rp5.372,74 miliar dari pagu Rp9.466,92 miliar.
“DAU ini peruntukannya pada sektor kesehatan, pendidikan, kelurahan, hingga formasi PPPK,” ungkapnya.
Selanjutnya, DAK Non Fisik yang mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS), operasional puskesmas, serta tunjangan guru daerah dan program lainnya, telah terealisasi sebesar Rp1.766,29 miliar dari total pagu Rp3.506,43 miliar, atau 50,37 persen.
Adapun Dana Desa, yang digunakan untuk mendukung Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan, percepatan penurunan stunting, ketahanan iklim, dan berbagai program pembangunan desa lainnya, mencatat realisasi sebesar Rp254,00 miliar dari pagu Rp352,51 miliar.
“Tingkat penyalurannya mencapai 72,05 persen, menjadi yang tertinggi di antara seluruh jenis TKD pusat ke NTB,” jelasnya. (*)
