Ekonomi Terasa Melemah di NTB, Pakar Unram Nilai Program MBG Perlu Ditinjau Ulang
Mataram (NTBSatu) – Kondisi ekonomi masyarakat yang terasa semakin tertekan, mulai memicu sorotan dari kalangan akademisi. Di Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri, banyak masyarakat yang mengakui perputaran ekonomi belakangan ini melemah.
Pakar Ekonomi Pembangunan dari Universitas Mataram (Unram), Dr. Iwan Harsono, M.Ec., menilai, situasi ini membuat program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditinjau ulang. Agar tidak memperparah beban fiskal negara.
Menurutnya, situasi ekonomi saat ini yang cenderung melemah adalah dampak dari kebijakan dengan beban anggaran besar seperti MBG. Program ini justru berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi secara makro.
“Kalau misalkan dia tidak ditinjau ulang untuk MBG ini dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sekarang,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 27 April 2026.
Ia menjelaskan, tekanan belanja negara yang terus meningkat, termasuk subsidi dan program sosial, berisiko mendorong defisit anggaran melampaui batas aman yang telah pemerintah tetapkan.
“Belanja makin meningkat, subsidi makin meningkat, kemungkinan defisit kita itu bisa di atas tiga,” kata Associate Professor jebolan Universitas New England dan Universitas Brawijaya tersebut.
Jika ambang batas defisit terlampaui, ia mengingatkan potensi dampak serius, terutama pada stabilitas ekonomi nasional. “Kalau defisit terlalu besar itu, bahaya secara ekonomi. Bisa-bisa krisis moneter,” tegasnya.
Lebih Baik Berikan Kail daripada Pancing
Lebih jauh, ia menilai pendekatan program bantuan langsung, seperti MBG kurang efektif dalam jangka panjang untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Menurutnya, strategi pembangunan ekonomi seharusnya lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat.
“Untuk pengentasan kemiskinan itu sebenarnya jangan kasih makan, kasih dia pancing, kasih dia lapang kerja,” ungkapnya.
Ia menekankan, kemandirian ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama agar mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.
“Prinsip pengentasan kemiskinan itu adalah bukan memberi makan ikan, tapi bagaimana menyiapkan pancing untuk dia mandiri,” lanjutnya.
Di sisi lain, dampak tekanan fiskal juga mulai dirasakan hingga ke daerah. Ia menyebut, kemampuan Pemerintah Pusat dalam menyalurkan dana ke daerah mengalami penurunan signifikan.
“Ya kemampuan Pemerintah Pusat kan menurun,” ujarnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, berdampak langsung pada daerah seperti NTB, yang mengalami pemangkasan anggaran cukup besar. Kondisi ini secara tidak langsung juga menurunkan perputaran ekonomi di masyarakat.
“NTB terpotong Rp1,2 triliun dan lain-lain, terpotong semua kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat itu,” katanya.
Akibatnya, berbagai program pembangunan daerah berpotensi terhambat, sementara tekanan ekonomi seperti inflasi dan kenaikan harga kebutuhan tetap terjadi.
“Inflasi naik, semua dampaknya kemana-mana, sehingga tujuan memiliki ekonomi yang stabil seperti yang diharapkan semakin sulit dicapai,” jelasnya.
Dengan berbagai tekanan tersebut, Prof. Iwan menilai, perlu ada penyesuaian kebijakan agar tetap sejalan dengan kondisi riil ekonomi masyarakat. Ia juga mengingatkan, kebijakan fiskal yang tidak terkendali dapat mempersempit ruang gerak pemerintah di masa depan. (Zani)
