Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi peran media dalam menekankan besarnya dampak pemberitaan bagi kebijakan publik.
Karena itu, ia mengajak insan pers untuk selalu mengedepankan prinsip tabayun (klarifikasi) terhadap setiap pemberitaan yang menyangkut kebijakan pemerintah. Tujuannya, agar mendapatkan informasi yang akurat dari sumber pertama.
Menurut Iqbal, kesalahan penulisan dan persepsi pada setiap pemberitaan bisa mengakibatkan kerugian. Ia menceritakan pengalamannya, pernah mengalami kesalahan angle (sudut) pemberitaan oleh media yang mengakibatkan kerugian biaya yang harus negara keluarkan saat bertugas di luar negeri dalam penyelesaian kasus hukum WNI di Timur Tengah.
“Pemberitaan media itu memiliki konsekuensi besar. Pemilihan sudut pandang penulisan sangat berpengaruh terhadap upaya kita mengedukasi kebijakan kepada publik. Saat ini, musuh bersama kita, pemerintah dan media adalah kemiskinan dan kebodohan,” tegas Gubernur Iqbal dalam sambutan di Sekretariat PWI NTB di Mataram, Rabu, 15 April 2026.
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini juga meminta, media menghindari personalisasi jabatan dan lebih menonjolkan kerja kolektif Pemerintah Provinsi NTB sebagai institusi. Bukan sekadar figur Gubernur.
“Saya ingin masyarakat merasakan kehadiran pemerintah provinsi secara utuh. Birokrasi itu institusi bukan personal. Saya titip kepada teman-teman media, tunjukkan apa yang dilakukan oleh pemerintah ini untuk rakyat,” tambahnya.
Halalbihalal PWI NTB
PWI NTB menggelar acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dirangkai dengan halalbihalal, Bincang Talkshow, dan Bincang Wartawan. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara insan pers dan pemerintah daerah.
Mengangkat tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia”, turut hadir pada acara ini Gubernur dan Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana; Sekda NTB, anggota DPRD NTB, jajaran kepala OPD Pemprov NTB, serta mitra strategis dari BUMN dan BUMD.
Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin menyampaikan rasa syukur atas fasilitas sekretariat baru yang Pemerintah Provinsi NTB berikan sejak Januari lalu. Meski sederhana, gedung tersebut telah menjadi pusat diskusi dan dialektika para jurnalis dalam mengawal isu-isu daerah.
Peringatan Hari Pers Nasional 2026 dengan tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat Menuju NTB Makmur Mendunia” adalah bentuk komitmen organisasi profesi wartawan ini dalam membangun daerah. Pers yang sehat artinya pers yang merdeka, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kode etik terang Iklil.
Ia menegaskan, jika ekosistem pers “sakit” akibat disinformasi dan polarisasi, hal itu akan berdampak buruk pada roda pembangunan ekonomi dan kepercayaan investor.
“Kritik pada pemerintah juga harus dimaknai sebagai obat. Meski pahit namun menyembuhkan”, sebut Iklil. (*)
