APBD Dipangkas, Dana Perbaikan 533 RTLH di Mataram Tertolong Berkat Lobi Wali Kota
Mataram (NTBSatu) – Pemangkasan dana transfer dari Pemerintah Pusat berdampak besar terhadap postur APBD Kota Mataram tahun 2026. Salah satu yang terdampak adalah program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mengalami penurunan anggaran secara drastis.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram, Nazarudin Fikri mengatakan, alokasi anggaran untuk penanganan RTLH tahun ini hanya sebesar Rp100 juta. Angka tersebut jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,5 miliar.
“Ada beberapa yang kita sesuaikan. Tahun lalu anggarannya Rp1,5 miliar, tahun ini kita taruh dulu sekitar Rp100 juta untuk penanganan korban bencana,” ujarnya, Senin, 13 April 2026.
Meski mengalami pemangkasan hampir 100 persen, program perbaikan RTLH di Kota Mataram tetap berjalan. Hal ini tidak lepas dari upaya lobi Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana ke Pemerintah Pusat yang berhasil mendatangkan bantuan untuk perbaikan ratusan rumah.
“Tahun ini kita mendapat bantuan dari pusat untuk perbaikan 533 unit RTLH. Ini hasil komunikasi dan lobi Pak Wali ke kementerian,” jelas Nazarudin.
Jumlah Unit Bertambah
Menurutnya, bantuan dari Pemerintah Pusat tersebut justru membuat jumlah RTLH yang mendapat perbaikan tahun ini meningkat dari tahun lalu. Pada 2025, perbaikan RTLH hanya mencakup sekitar 33 unit dari APBD dan sekitar 200 unit dari dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota DPR RI.
“Sekarang justru lebih banyak, totalnya 533 rumah. Artinya, meskipun anggaran daerah dipangkas, tujuan program tetap tercapai,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan pemangkasan anggaran oleh Pemerintah Pusat pada dasarnya diimbangi dengan pengembalian dalam bentuk program kegiatan ke daerah. “Ini bukan hanya terjadi di Disperkim, tetapi juga di semua dinas. Yang penting kegiatan esensial tetap berjalan,” tambahnya.
Nazarudin memastikan, seluruh kegiatan rutin di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram tetap terlaksana. Sementara itu, untuk program yang bersumber dari Pokir DPRD Kota Mataram, pelaksanaannya tetap berjalan meski menyesuaikan kondisi anggaran.
“Kalau internal seperti gaji tidak ada yang berkurang. Yang berubah hanya alokasi program tertentu seperti RTLH, tetapi sekarang tertolong dengan bantuan pusat,” tegasnya. (*)
