Ketua Kadin Indonesia Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi NTB 13,24 Persen
Mataram (NTBSatu) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB yang mencapai 13,24 persen.
Menurutnya, capaian itu menempatkan NTB sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di Indonesia sekaligus menunjukkan fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Anindya menyampaikan apresiasi itu saat menghadiri pelantikan dan pengukuhan Pengurus Kadin NTB di Prime Plaza Hotel, Mataram, Rabu, 29 Juli 2026.
Ia menilai, industri pengolahan, pariwisata, dan agribisnis menopang pertumbuhan ekonomi NTB.
“Selamat kepada Provinsi NTB yang menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi kedua terbesar di Indonesia, 13,24 persen. Yang menarik, pertumbuhannya sustainable, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungannya,” kata Anindya.
Ia menilai sektor agribisnis NTB menyimpan potensi besar untuk menarik investasi nasional. Komoditas garam menjadi salah satu contoh karena memiliki kualitas tinggi dan mampu bersaing di pasar internasional.
Anindya mengaku baru mengetahui garam produksi NTB memiliki kadar hingga 98 persen. Menurutnya, kualitas tersebut mampu bersaing dengan garam asal Australia sehingga membuka peluang hilirisasi bernilai tambah.
“Kalau garam di sini kadarnya 98 persen, tidak kalah dengan negara lain seperti Australia,” ujarnya.
Selain agribisnis, Anindya melihat NTB memiliki peluang besar mengembangkan energi terbarukan.
Ketersediaan lahan yang luas membuka kesempatan bagi daerah ini menjadi salah satu pemain utama sektor renewable energy di Indonesia.
Ia menilai sektor pariwisata, pertambangan, dan energi terbarukan dapat saling menguatkan sehingga mampu menggerakkan industri berskala besar di NTB.
Anindya juga mengapresiasi langkah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang membangun kolaborasi promosi pariwisata bersama Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, kerja sama lintas daerah akan memperkuat daya saing kawasan sekaligus memperluas pasar wisata.
Ia turut mendukung strategi pengembangan niche tourism yang Pemprov NTB kembangkan, seperti wellness tourism dan layanan seaplane yang mengarah pada konsep wisata premium seperti di Maldives.
“Fokus pada segmen tertentu, seperti wellness dan wisata premium, menjadi pembeda dengan daerah lain. Itu menurut saya sangat bagus,” katanya.
Anindya menambahkan, Kadin Indonesia setiap bulan mempertemukan hampir 40 pengusaha besar untuk mengenalkan peluang investasi di berbagai daerah, termasuk NTB.
Tanggapan Gubernur Iqbal
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengajak Kadin memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB.
Menurutnya, komunikasi yang baik membantu pelaku usaha memahami arah kebijakan pemerintah sekaligus menangkap peluang investasi.
Gubernur Iqbal juga meminta Kadin mengadvokasi kepentingan pelaku usaha agar pemerintah tetap melahirkan kebijakan yang ramah terhadap dunia usaha.
“Jangan sampai kebijakan yang dibuat pemerintah tidak business-friendly. Kita ingin menjadi pemerintahan yang ramah terhadap bisnis, terutama di situasi ekonomi yang sangat sulit sekarang ini,” ujar Gubernur Iqbal.
Menurutnya, pemerintah berkepentingan menjaga dunia usaha tetap bergerak karena perlambatan aktivitas bisnis berpotensi memicu stagnasi ekonomi.
Gubernur Iqbal juga mengungkapkan perkembangan kerja sama Bali, NTB, dan NTT. Ketiga gubernur telah menyepakati integrasi sistem perbankan di tiga provinsi tersebut.
Integrasi itu menyatukan sistem layanan, bukan menggabungkan bank milik daerah. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat Bali, NTB, dan NTT menarik uang melalui ATM maupun melakukan transfer antarbank tanpa membayar biaya administrasi.
“Integrasikan sistemnya, bukan banknya. Jadi masyarakat Bali, NTB, dan NTT bisa tarik ATM tanpa charge dan transfer tanpa charge. Kita mulai dari hal-hal yang mudah agar masyarakat merasakan manfaat kerja sama tiga daerah ini,” katanya.
Ia mengatakan pembahasan teknis sudah berjalan melalui pertemuan daring. Dalam waktu dekat, perwakilan tiga provinsi akan bertemu untuk mematangkan penerapan integrasi sistem perbankan tersebut. (*)




