Kolaborasi Pentahelix Diperkuat, NTB Matangkan Sistem Penanggulangan Bencana 2026
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memperkuat sistem penanggulangan bencana. Hal tersebut melalui kolaborasi pentahelix untuk menghadapi risiko gempa bumi, tsunami, dan bencana hidrometeorologi yang tinggi.
BPBD NTB bersama Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana) memulai pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Annual Work Plan (AWP) Tahun Anggaran 2026, melalui kegiatan kick off di Mataram, Kamis, 26 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi momentum penyelarasan program kebencanaan dengan prioritas pembangunan daerah. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin mengatakan, pengelolaan risiko bencana memerlukan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Penanggulangan bencana tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus membangun kolaborasi yang kuat agar setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujar Sadimin.
Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan perencanaan lintas sektor. “Kick off ini menjadi ruang strategis untuk memastikan seluruh perangkat daerah dan mitra bergerak dalam arah yang sama,” tambahnya.
Tiga Kabupaten Prioritas
Pada 2026, BPBD NTB memprioritaskan penguatan kelembagaan dan sinkronisasi perencanaan daerah. Pemerintah menyelaraskan RKPD Provinsi dengan tiga kabupaten prioritas, yakni Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa.
BPBD NTB dan para mitra menjalankan tujuh program utama, yaitu penguatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub-urusan bencana, evaluasi dan penyelarasan dokumen RPB. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB), pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan (SIK). Penguatan Forum PRB dan Unit Layanan Disabilitas, penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P), serta peningkatan kapasitas logistik kebencanaan.
DRM Area Manager SIAP SIAGA NTB, Anggraeni Puspitasari menyampaikan, Program SIAP SIAGA yang diperpanjang hingga 2028 kini memasuki Fase II dengan mandat yang lebih terarah.
“Pada fase kedua ini, kami menekankan integrasi prinsip GEDSI, penghidupan berkelanjutan. Serta, adaptasi perubahan iklim dalam setiap kebijakan dan praktik penanggulangan bencana,” jelas Anggraeni.
Ia menambahkan, fokus pada tahun 2026 adalah memperkuat sistem kelembagaan dan memastikan proses pengawasan serta evaluasi berjalan konsisten. “Agar pembelajaran program dapat kita manfaatkan secara optimal,” tambahnya. (*)
