Rp14 Miliar untuk Sewa 72 Mobil Listrik, Pemuda NW Tantang Pemprov NTB Buka Hitungan Efisiensi
Lombok Timur (NTBSatu) – Pimpinan Pemuda Nahdlatul Wathan (NW) NTB melalui Pemuda NW Kota Mataram menantang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, membuka secara transparan perhitungan efisiensi dari kebijakan penyewaan 72 unit mobil listrik dengan nilai anggaran Rp14 miliar.
Ketua Pengurus Daerah (PD) Pemuda NW Kota Mataram, M Zainul Mukhtar Firdaus meminta, jika alasan penggunaan mobil listrik adalah untuk efisiensi anggaran, maka pemerintah harus menyampaikan terbuka hasil penghematan dari kebijakan tersebut.
“Jika alasan penggunaan mobil listrik adalah efisiensi, pemerintah harus menjelaskan terbuka berapa penghematan dihasilkan. Berapa biaya operasional kendaraan sebelumnya dan setelah menggunakan mobil listrik dan berapa besar pengurangan anggaran BBM,” ujarnya, Senin, 16 Maret 2026.
Soroti Transparansi Anggaran dan Kesiapan Ekosistem
Ia menegaskan, publik membutuhkan data konkret dan transparan agar bisa menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak efisiensi terhadap anggaran daerah yang benar-benar terukur atau tidak sama sekali.
“Publik membutuhkan data konkret, bukan sekadar klaim atau lip service. Harus ada hitungan matematis yang transparan. Agar, masyarakat bisa menilai apakah kebijakan Rp14 miliar ini benar-benar menghasilkan efisiensi atau justru sebaliknya,” tegasnya.
Selain aspek efisiensi anggaran, Pemuda NW juga mempertanyakan kesiapan infrastruktur pendukung kendaraan listrik di NTB. Ia menilai, masih banyak ruas jalan yang rusak serta infrastruktur pengisian daya yang belum merata.
“Infrastruktur pengisian daya juga belum merata. Kalau ekosistemnya belum siap, maka kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam operasional pemerintahan,” katanya.
Pertanyakan Penerapan Meritokrasi
Tak hanya itu, Pemuda NW juga menyoroti penerapan meritokrasi di lingkup Pemprov NTB yang ia nilai belum berjalan transparan dan profesional. Mulai dari awal hingga penilaian akhir proses tersebut.
“Tiba-tiba saja diumumkan bahwa seseorang memiliki nilai bagus, lalu langsung dilantik. Publik tidak pernah mengetahui seperti apa proses penilaiannya, siapa saja yang ikut seleksi, dan bagaimana hasil penilaian tersebut,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan, adanya pejabat yang dilantik tanpa mengikuti mekanisme seleksi terbuka (beauty contest), namun menduduki posisi strategis. “Hal seperti ini justru mencederai prinsip meritokrasi yang selama ini digaungkan,” katanya.
Pemuda NW turut menyoroti masih banyaknya jabatan strategis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Termasuk, posisi Sekretaris Daerah yang belum memiliki pejabat definitif.
Di sisi lain, ia menilai, sejumlah program strategis seperti Desa Berdaya, NTB Sehat dan Cerdas, NTB Agromaritim, NTB Inklusif, dan NTB Connected belum menunjukkan progres signifikan.
“Jangan kira publik diam, lalu pemerintah bisa menjalankan roda pemerintahan seenaknya. Publik sedang mencatat, menghitung, dan menilai apa saja yang benar-benar dilaksanakan oleh pemimpin NTB,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah. “Percayalah, kami tidak diam. Kami hanya sedang menghitung dan menunggu waktu,” tutupnya. (Alwi)
