Jakarta (NTBSatu) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meresmikan 41 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) NU yang berpusat di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu, 21 Februari 2026.
Peresmian ini menjadi langkah keempat dalam rangkaian peluncuran SPPG oleh TKA-PBNU, setelah sebelumnya di Cirebon, Jember, dan Batang.
Turut hadir pada acara peluncuran Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf; jajaran pimpinan PBNU. Kemudian, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal; pimpinan daerah; serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua PWNU NTB, Prof. TGH Masnun Tahir menyampaikan, kehadiran program di Pondok Pesantren Darul Qur’an Bengkel merupakan kelanjutan dari marwah perjuangan Datuk Bengkel, rais syuriah pertama PWNU NTB.
Ia menegaskan, sinergi dengan pemerintah adalah komitmen yang tidak terpisahkan dari NU. Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang sejalan dengan visi besar PBNU.
Dalam sambutannya, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengungkapkan, kerja sama PBNU dengan BGN sejak peringatan Harlah ke-102 NU pada awal Februari 2025.
Menurutnya, target pembangunan 1.000 titik SPPG di seluruh Indonesia bukan sekadar kesepakatan kelembagaan. Melainkan, komitmen konkret dalam mendukung program strategis Presiden.
“Data menunjukkan banyak santri kita yang kenyang secara kuantitas. Namun, masih mengalami masalah kesehatan seperti anemia karena gizi yang tidak seimbang. Program ini hadir untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia pesantren, agar lahir generasi yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Gus Yahya.
Apresiasi BGN
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah 2 BGN, Nurjaeni mengapresiasi langkah PBNU dalam percepatan pembentukan SPPG.
Ia menyebut, SPPG tidak hanya menjadi tempat penyediaan makanan halal dan aman bagi santri. Tetapi juga, sebagai center of excellence atau pusat perubahan perilaku gizi.
Saat ini tercatat 188 SPPG telah berdiri, sementara 205 lainnya dalam tahap persiapan. Sejumlah unit bahkan diharapkan dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) sebagai percontohan nasional, yang menjadi rujukan delegasi negara-negara ASEAN dalam mempelajari implementasi program gizi di Indonesia.
Pastikan Standarisasi Program MBG
Ketua RMI PBNU, KH Hodri Ariev menekankan pentingnya pembentukan forum pengelola dapur di bawah fasilitasi TKA-PBNU.
Langkah tersebut untuk memastikan standarisasi pengelolaan serta keberlanjutan program di berbagai provinsi, dengan tujuan akhir mendorong kemandirian pangan bagi warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia secara luas.
Menutup rangkaian acara, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyoroti dampak ekonomi mikro dari keberadaan dapur-dapur SPPG di pesantren.
Menurutnya, model ini membalik paradigma pembangunan dari hilir ke hulu. Penyerapan bahan pangan dari petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal menciptakan jaminan pasar yang stabil.
“Pesantren akan menjadi basis baru kekuatan ekonomi umat. Dimulai dari SPPG, kita berharap ini merambah ke kemandirian peternakan dan pertanian di lingkungan pesantren. Jika ini terjadi, kekuatan ekonomi rakyat akan tercipta secara masif,” tutur Iqbal. (*)
