Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, memberi sinyal akan segera menyesuaikan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah (Perumdam) Batulanteh.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot mengungkapkan, tarif air di Kabupaten Sumbawa belum mengalami perubahan selama 16 tahun terakhir. Hal tersebut menyebabkan harga jual air saat ini merosot jauh di bawah standar biaya produksi, dan harga ketentuan Pemerintah Provinsi NTB.
“Sekarang ini air yang kami jual harganya jauh di bawah harga produksi, bahkan di bawah harga standar pemerintah provinsi. Akibatnya, kami beroperasi di tengah-tengah kerugian,” ujar Bupati Jarot kepada wartawan, Senin, 19 Desember 2026.
Bupati Jarot menjelaskan, pemerintah daerah harus menggelontorkan subsidi mencapai Rp1 miliar untuk menutupi selisih biaya operasional tersebut.
Ia menilai kondisi ini perlu segera mendapat evaluasi karena seharusnya anggaran dari pajak rakyat bisa mendanai program pembangunan lainnya.
“Ini kan terbalik, pajak rakyat justru membantu subsidi biaya operasional, padahal kami menjual di bawah harga pasar. Makanya saya meminta manajemen melakukan penyesuaian harga,” tegasnya.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat mengenai kualitas pelayanan, Bupati Jarot menekankan, perusahaan hanya bisa memaksimalkan perbaikan infrastruktur dan layanan jika memiliki kondisi fiskal yang sehat.
“Pelayanan yang kurang baik itu terjadi karena perusahaan tidak memiliki anggaran. Saat pipa rusak, kami terpaksa membeli material dengan standar rendah karena keterbatasan dana. Tetapi kalau ada keuntungan, kami bisa membeli material berkualitas tinggi agar pelayanan lebih prima,” jelasnya.
Terkait waktu pemberlakuan tarif baru, Bupati Jarot menyatakan, pihak manajemen tengah mengkaji secara mendalam untuk menemukan angka ideal bagi masyarakat maupun keberlangsungan perusahaan.
Mengenai tahapan kebijakan, Bupati Jarot memastikan pihak eksekutif sudah memulai komunikasi dengan legislatif dan menggencarkan sosialisasi kepada pelanggan melalui berbagai lini.
“Kami sebenarnya sudah menjalankan sosialisasi, termasuk menyampaikannya ke DPRD. Nanti setelah kajian harga ideal selesai, kami akan mensosialisasikannya secara luas kepada masyarakat,” tambahnya. (*)
