Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menegaskan, tidak boleh lagi terjadi kasus penerima bantuan sosial (bansos) yang tertukar.
Pemkab meminta, seluruh kepala desa (kades) memastikan penyaluran bansos tepat sasaran dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sistem by name by address.
Sekda Lombok Timur, M. Juaini Taofik menekankan, kades menjadi ujung tombak dalam memastikan bansos benar-benar warga yang berhak menerima. Ia mengingatkan, agar tidak ada toleransi jika bantuan pemerintah salah sasaran.
“Itu yang saya ingatkan pak kepala desa. Selama uang itu dari pemerintah, ya kita tunduk dengan DTKS ini,” tegasnya, Rabu, 17 Desember 2025.
Pemkab Lotim menargetkan penyaluran bansos selaras dengan agenda Pemerintah Provinsi NTB, terutama dalam menekan angka kemiskinan ekstrem hingga nol.
Menurutnya, bantuan fokus kepada warga miskin ekstrem agar segera keluar dari jurang kemiskinan, sementara kelompok hampir miskin melalui bantuan penguatan UMKM.
“Agenda Pak Gubernur NTB itu kan menolkan miskin ekstrem. Jadi kita guyur masyarakat miskin ekstrem itu dengan bantuan-bantuan supaya mereka keluar dari jurang kemiskinan itu,” ujarnya.
Warga Miskin Ekstrem Lombok Timur Capai 42 Ribu
Ia menyebutkan, jumlah warga miskin ekstrem di Lombok Timur saat ini mencapai sekitar 42 ribu jiwa atau 3,2 persen. Pemkab tetap menganggarkan bansos pada 2026, meski kemungkinan jumlahnya menyesuaikan.
“2026 Pak Bupati juga tetap menganggarkan tapi mungkin jumlahnya diperkecil. Tapi fokus kita dulu kepada 3,2 persen,” katanya.
Dalam penyaluran bansos, Pemkab menetapkan titik pembagian di kantor desa. Camat berperan mengoordinasikan kades, sementara kades memastikan penerimaan bantuan langsung kepada penerima yang terdata.
“Ujung tombak kita adalah kepala desa. Kepala desa sekarang kan ada by name by address, pastikan itu sampai. Jangan sampai orang lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, kades boleh berinisiatif membantu warga lanjut usia atau miskin ekstrem dengan mengantarkan bantuan hingga ke rumah penerima, selama tetap memastikan akurasi penerimaan.
Pemkab berharap kolaborasi perangkat desa, BPD, dan BKD dapat memperlancar distribusi bansos sehingga manfaatnya masyarakat rasakan langsung. (*)
