Lombok Timur (NTBSatu) – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengerahkan 300 relawan pemuda untuk membenahi data kemiskinan. Langkah itu menjadi bagian dari percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Lombok Timur.
Haerul mengaku baru menerima laporan perkembangan program tersebut dua malam lalu. Laporan itu menunjukkan aktivasi Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) masih berada di kisaran satu persen.
“Saya baru mengetahui kondisi ini dua malam lalu setelah menerima laporan awal dari dinas terkait. Prosesnya memang belum bergerak optimal dan masih perlu pembenahan. Ini hal yang wajar di tahap awal, tetapi bapak-ibu BPKP harus yakin bahwa kami di Lombok Timur biasa bekerja cepat,” katanya saat membuka percepatan aktivasi Perlinsos di Pendopo Bupati, Kamis, 23 Juli 2026.
Haerul menilai, kondisi itu wajar. Lombok Timur memiliki jumlah penduduk besar, dengan angka kemiskinan yang juga tinggi. Karena itu, ia yakin proses pendataan akan menghasilkan data yang lebih lengkap.
Ia menjadikan digitalisasi bansos sebagai momentum memperbaiki data kemiskinan. Menurutnya, data yang akurat akan mengakhiri persoalan bantuan sosial yang selama ini sering tidak tepat sasaran.
“Ini waktu yang sangat tepat untuk kita tuntaskan bersama. Saya akan bertindak tegas. Tidak boleh ada lagi data yang abal-abal atau tidak akurat,” tegasnya.
Haerul segera mengumpulkan seluruh pejabat eselon II, eselon III, dan Koordinator PKH. Ia juga membentuk satgas dan tim kerja untuk mempercepat verifikasi data. Sebanyak 300 relawan pemuda akan membantu pendataan langsung di lapangan.
Daerah Percontohan Digitalisasi Bansos
Koordinator Pengawas (Korwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI, Ahmad Bashori mengatakan, Lombok Timur menjadi salah satu daerah percontohan digitalisasi bansos tahun 2026. BPKP terus memantau pelaksanaan program tersebut bersama Kementerian Sosial.
Hasil pemantauan menunjukkan pendaftaran bansos di Lombok Timur baru mencapai sekitar 7.000 keluarga penerima manfaat. Capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga baru sekitar tujuh persen.
“Masih ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Kami perlu memperkuat kebijakan, strategi komunikasi, dan jaringan internet di lapangan agar prosesnya berjalan lebih cepat,” kata Ahmad.
Menurut Ahmad, percepatan IKD menjadi kebutuhan mendesak. Data itu akan mendukung validasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia berharap, pemerintah daerah segera mempercepat pembaruan data agar penyaluran bansos benar-benar tepat sasaran. (*)
