NTB Bangun Masa Depan Energi, RPJMD Tekankan Pengurangan Solar dan Batubara
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi NTB, menampaki arah pembangunan energi daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terbaru.
Fokus besarnya ada pada pengurangan penggunaan solar dan batubara, sekaligus memperluas pemanfaatan energi bersih.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi menekankan, transformasi sistem ketenagalistrikan menjadi fondasi utama pembangunan lima tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.
Menurutnya, sistem ketenagalistrikan NTB saat ini ditopang oleh dua sistem besar, yakni Sistem Lombok 150 kV dan Sistem Tambora (Sumbawa–Bima) 70 kV dan 150 kV. Selain itu, sejumlah sistem kecil terisolasi di berbagai pulau berpenghuni.
Sejak 2021, jaringan Sumbawa dan Bima yang sebelumnya terpisah telah bergabung menjadi Sistem Tambora untuk memperkuat keandalan pasokan.
“RPJMD NTB 2025-2029 mengarahkan modernisasi sistem kelistrikan secara menyeluruh, sekaligus mempercepat transisi dari energi fosil menuju energi terbarukan,” ujarnya, Sabtu, 22 November 2025.
Saat ini, suplai listrik NTB masih didominasi PLTD berbahan bakar solar (HSD dan MFO), meskipun pemakaiannya terus ditekan melalui penerapan biodiesel B35.
Sementara itu, porsi batubara juga perlahan permintah kurangi lewat program co-firing biomassa di PLTU. Energi bersih seperti tenaga surya, air, dan hibrida mulai diperluas, terutama untuk sistem kecil di pulau-pulau terisolasi.
Pulau-pulau kecil di NTB mengoperasikan pembangkit mandiri yang tersambung ke jaringan 20 kV atau langsung ke 220 V, sementara tiga gili—Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air—sudah terhubung ke daratan Lombok melalui kabel bawah laut 20 kV sejak 2012. Integrasi dan efisiensi jaringan ini menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan sektor energi daerah.
Konsumsi Listrik di NTB
Berdasarkan data PLN 2025, konsumsi listrik per kapita NTB pada 2024 mencapai 748,742 kWh.
Total konsumsi mencapai 4,22 miliar kWh dari kombinasi listrik PLN dan captive power.
Angka tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi, serta kebutuhan energi masyarakat NTB yang berjumlah 5,61 juta jiwa.
Pertumbuhan kebutuhan energi ini, menurut Iswandi, menuntut pemerintah daerah untuk menyiapkan sistem kelistrikan yang lebih tangguh dan lebih hijau.
Transisi energi bukan hanya agenda global, tetapi kebutuhan nyata NTB untuk memastikan pasokan listrik yang lebih stabil, efisien, dan berkelanjutan.
RPJMD terbaru, kata Iswandi, telah mengarahkan strategi yang jelas untuk mengurangi ketergantungan solar dan batubara, serta memperluas energi terbarukan di seluruh wilayah.
“Meninjau arah kebijakan tersebut, NTB bersiap menjadi salah satu daerah pionir dalam transformasi energi berkelanjutan di Indonesia,” tambahnya. (*)
