Mataram (NTBSatu) – Inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Kota Mataram ke proyek pembangunan gedung SMPN 17 Mataram mengungkap, sejumlah persoalan serius yang sebelumnya tak terlihat dalam laporan administrasi. Sidak ini justru membuka fakta terkait kondisi bangunan di lapangan jauh dari klaim penyelesaian 100 persen.
Dari pantauan langsung dewan, bangunan tampak hanya rapi di bagian depan. Namun, saat masuk ke dalam, kualitas pengerjaan dinilai jauh dari standar. Sejumlah bagian bahkan belum layak, mulai dari finishing yang belum tuntas hingga kondisi sekat tembok dan lantai dua yang dinilai rawan membahayakan keselamatan siswa.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron menerangkan, temuan ini murni dari sidak Kamis, 8 Januari 2026. Bukan kunjungan seremonial. Ia menilai, klaim progres 100 persen patut dicurigai karena tidak didukung kondisi riil di lapangan.
“Secara kasat mata saja sudah terlihat bermasalah. Finishing masih jauh dari harapan dan bangunan jelas belum siap ditempati siswa,” tegas Gufron.
Ironisnya, saat sidak berlangsung, kepala dinas teknis yang hadir disebut tidak mampu menjelaskan detail hasil pekerjaan. Konsultan perencana pun tidak ada di lokasi untuk memastikan kelayakan bangunan, sehingga DPRD semakin meragukan keabsahan status PHO yang telah diklaim pelaksana proyek.
DPRD menilai proyek ini dikerjakan terburu-buru demi mengejar administrasi, terlebih setelah adanya perpanjangan kontrak dan ancaman penalti keterlambatan. Hanya dalam waktu lima hari setelah masa kontrak berakhir, proyek dinyatakan selesai, padahal fakta lapangan berkata sebaliknya.
Temuan sidak ini memperkuat desakan DPRD agar pelaksana proyek dievaluasi serius, bahkan tidak menutup kemungkinan dikenakan sanksi tegas. Apalagi, proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat yang seharusnya menjamin kualitas fasilitas pendidikan.
“Kalau CV seperti ini terus dibiarkan, kualitas pembangunan pendidikan akan terus dikorbankan,” pungkas Gufron. (*)
