Pertanian dan Perkebunan di Samapuin Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Pangan Warga
Mataram (NTBSatu) – Kelurahan Samapuin, Kabupaten Sumbawa, menunjukkan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Lurah Samapuin, Ongky menjelaskan, mayoritas warga mengandalkan pertanian dan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus membuka peluang kerja bagi warga lain.
Sementara aktivitas peternakan hanya dilakukan sebagian warga, dengan lokasi peternakan berada di luar kelurahan, meski pemiliknya warga setempat.
“Kalau secara umum warga Samapuin mayoritas bertani dan berkebun. Hanya ada beberapa yang beternak, itupun ada yang lokasi peternakannya di luar Samapuin. Hanya pemiliknya warga Samapuin,” ujar Ongky kepada NTBSatu, Jumat, 21 November 2025.
Dalam hal komoditas, warga menanam padi dan jagung di lahan pertanian. Sementara perkebunan fokus pada sayuran seperti terong, kol, bayam, dan kacang panjang.
Lurah Ongky menekankan, potensi ini cukup signifikan dalam mendongkrak ekonomi lokal. Menurutnya, meskipun lahan pertanian hanya sebagian warga miliki, masyarakat yang bekerja sebagai buruh pertanian turut menikmati manfaat ekonomi dari sektor ini.
“Walaupun yang memiliki lahan hanya sebagian orang, tapi warga juga ada yang dipekerjakan sebagai buruh pertanian. Jadi lumayan menyerap tenaga kerja,” tambahnya.
Mengenai ketahanan pangan, ia mendorong masyarakat menanam sebagian kebutuhan pokok di halaman rumah masing-masing. Arahan dari Dinas Ketahanan Pangan mendorong warga menanam cabai, terong, dan sayuran agar kebutuhan pangan rumah tangga tetap terpenuhi.
“Kalau ketahanan pangan warga masyarakat sih bisa dibilang terpenuhi,” jelasnya.
Langkah ini menunjukkan, potensi pertanian dan perkebunan di Samapuin tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga menjaga ketersediaan pangan.
Kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat menjadi kunci agar sektor pertanian terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan lokal.
Percepat Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
