Mataram (NTBSatu) – Harapan ratusan tenaga honorer di Kota Mataram untuk segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), belum juga terwujud.
Meski sebagian besar sudah mengantongi Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), banyak yang masih belum bisa bernapas lega. Status kepegawaian mereka tetap menggantung karena proses administrasi belum tuntas.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Taufik Priyono tidak menampik keterlambatan itu.
“Memang sebagian sudah keluar NIP-nya. Tapi kalau ada satu syarat yang belum terpenuhi, status PPPK-nya tidak bisa kami proses,” ujarnya, Senin, 10 November 2025.
Dokumen Belum Lengkap
Taufik menyebut, sebagian besar kendala terletak pada berkas administrasi peserta yang belum lengkap, terutama ijazah pendidikan terakhir.
“Ada yang belum menyerahkan ijazah, ada yang belum dilegalisasi, bahkan ada yang ijazahnya masih dicari di sekolah asal. Ini syarat mutlak, jadi tidak bisa ditoleransi,” jelasnya.
Dari data BKPSDM, terdapat sekitar 3.070 tenaga honorer di Kota Mataram yang lolos verifikasi tahap awal. Namun, sekitar 202 orang di antaranya belum memperoleh NIP dari BKN.
Sebagian kecil bahkan berpotensi tercoret dari daftar karena tidak memenuhi ketentuan administratif, sementara kurang dari 10 orang meninggal dunia sebelum proses selesai.
Menunggu Keputusan dari BKN
Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Mataram belum dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK, karena masih menunggu keputusan resmi dari pusat.
“Kami tidak bisa menerbitkan SK sebelum BKN menyelesaikan verifikasi. Jadi meskipun NIP sudah keluar, belum tentu bisa langsung diangkat,” tegas Taufik.
Menurutnya, pihak BKPSDM sudah melakukan koordinasi dengan BKN untuk mempercepat proses. Namun, hingga awal November, keputusan final belum juga turun.
“Kami sudah berkonsultasi ke BKN. Harapannya minggu kedua November sudah ada kejelasan,” katanya.
Harapan yang Tertahan
Sementara itu, di lapangan, para tenaga honorer mulai resah. Sebagian sudah berhenti dari tempat kerja lama karena yakin proses pengangkatan akan cepat selesai. Namun hingga kini, mereka belum menerima SK, bahkan belum tahu kapan gaji pertama bisa cair.
“Kami sudah dijanjikan segera diangkat, tapi belum ada SK. Katanya sudah punya NIP, tapi belum resmi. Kami bingung harus bagaimana,” ujar salah satu tenaga honorer di Mataram yang enggan disebut namanya.
Bagi sebagian besar tenaga honorer, penantian ini bukan sekadar urusan administratif, tetapi menyangkut nasib ekonomi dan masa depan keluarga.
“Mereka sudah puluhan tahun mengabdi. Tapi karena persoalan teknis yang berlarut, hak mereka belum juga bisa diterima,” kata Taufik menambahkan.
Menunggu Akhir Tahun
BKPSDM memperkirakan proses verifikasi pusat akan rampung akhir 2025 dan SK pengangkatan PPPK Kota Mataram bisa terbit awal 2026.
Namun, selama keputusan belum keluar, ribuan tenaga honorer masih harus bersabar di tengah ketidakpastian.
“Kami terus berkoordinasi dengan BKN. Begitu keputusan final keluar, SK akan langsung kami terbitkan,” tutup Taufik. (*)
