Sumbawa Besar (NTBSatu) – Program Desa Berdaya gagasan Pemerintah Provinsi NTB, mulai masuk tahap pendataan di Kabupaten Sumbawa. Program ini menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung dan pendampingan berbasis potensi lokal.
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Jalaluddin, S.E., mengatakan, saat ini tim masih menyeleksi pendamping dan memverifikasi data calon penerima manfaat.
“Untuk Sumbawa, program Desa Berdaya masih tahap pendataan dan seleksi pendamping. Belum ada realisasi bantuan karena prosesnya masih berjalan di tingkat provinsi,” ujar Jalaluddin kepada NTBSatu, Selasa, 28 Oktober 2025.
Empat desa di Kabupaten Sumbawa masuk dalam tahap awal program, yaitu Desa Pada Suka, Desa Labuan Haji, Desa Motong, dan Desa Lape. Penetapan keempat desa tersebut berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang menempatkan mereka dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Jalaluddin menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB sedang menyeleksi pendamping desa pada 22–23 Oktober 2025 dengan 29 peserta. Setiap desa akan memiliki satu pendamping yang bertugas mendampingi keluarga penerima manfaat.
“Pendamping bertugas memetakan potensi usaha keluarga penerima bantuan. Kalau potensi desa di pertanian atau peternakan, bantuan akan diarahkan ke sana,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendamping mulai bekerja pada akhir tahun 2025 setelah pengumuman hasil seleksi dari Provinsi NTB.
Dapat Bantuan Rp7 Juta per KK
Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan bantuan dana stimulus sebesar Rp7 juta per Kepala Keluarga (KK). Namun, jumlah penerima di empat desa itu masih menunggu hasil pendataan lapangan.
“Besaran bantuannya Rp7 juta per KK, tetapi jumlah penerimanya belum kami dapatkan karena keseluruhan anggarannya masih disusun provinsi,” kata Jalaluddin.
Penyaluran bantuan tersebut akan langsung melalui rekening penerima untuk kegiatan produktif seperti peternakan ayam, kambing, atau usahatani sesuai potensi masing-masing desa.
Jalaluddin berharap, program Desa Berdaya mampu menekan angka kemiskinan ekstrem di Sumbawa jika berjalan tepat sasaran. “Kami ingin pelaksanaannya tepat sasaran, supaya masyarakat di desa sasaran bisa keluar dari kategori kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ia menilai, rasio satu pendamping untuk 40–50 KK masih kurang ideal. DPMD berharap, tenaga pendamping yang lolos seleksi bisa tinggal di desa sasaran agar lebih mudah memantau penerima bantuan.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan 106 desa masuk dalam program Desa Berdaya hingga tahun 2026. Pada tahap pertama, program mencakup 40 desa, termasuk empat di Kabupaten Sumbawa dan satu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
“Program ini berkelanjutan. Tahun depan jumlah desanya akan bertambah,” tutup Jalaluddin. (*)
