Wabup Lobar Komunikasi dengan Pj. Sekda Terkait Keberlanjutan Pemerintahan
Lombok Barat (NTBSatu) – Wakil Bupati Lombok Barat, Ummi Nurul Adha (UNA), mengaku telah membahas kelanjutan roda pemerintahan bersama Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda), Akhmad Saikhu.
Pertemuan itu berlangsung setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ).
Meski mengakui telah menggelar rapat, UNA enggan menjelaskan hasil pembahasan tersebut kepada publik. Ia meminta seluruh pertanyaan mengenai langkah pemerintah daerah disampaikan kepada Pj. Sekda.
“Tadi saya sudah rapat dengan Pak Sekda. Nanti tempat bertanya di Pak Sekda saja,” ujarnya kepada NTBSatu, Selasa, 21 Juli 2026.
Pantauan NTBSatu, UNA tampak lelah dan lebih banyak memilih diam saat awak media temui. Ia juga menolak berkomentar mengenai kondisi politik maupun pemerintahan setelah OTT bupati LAZ.
“Dengan situasi ini, mohon maaf saya belum bisa menanggapi apa pun,” katanya.
UNA hanya mengajak masyarakat mendoakan agar persoalan tersebut segera mendapat penyelesaian yang baik. “Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa yang baik-baik,” ujarnya.
Pelayanan Tetap Berjalan
Sebelumnya, Pj. Sekda Lombok Barat, Akhmad Saikhu memastikan, pelayanan pemerintahan tetap berjalan. Saikhu menegaskan, seluruh aktivitas administrasi tetap berlangsung meski KPK melakukan penyegelan ruang kerja bupati.
“Pemerintahan tetap berjalan. Ada bupati dan wakil bupati. Administrasi harus tetap kita laksanakan,” ujarnya.
Sebelumnya, penyidik KPK melakukan OTT di Lombok Barat dan membawa Bupati Lalu Ahmad Zaini untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta. KPK juga menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat serta ruang Kepala Dinas PUPRPKP.
Hingga berita ini terbit, KPK belum menyampaikan secara resmi konstruksi perkara maupun pihak yang akan jadi tersangka. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat menyatakan tetap menjalankan seluruh pelayanan publik sambil menunggu penjelasan resmi dari KPK.(*)
