Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB merancang Sekolah Rakyat Plus khusus untuk sekitar 15 ribu anak pekerja migran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Aidy Furqan mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, terdapat ada sekitar 31.400 warga NTB yang bekerja sebagai pekerja migran hingga Mei 2026.
“Sampai Mei lalu tercatat sekitar 31.400 pekerja migran. Kalau separuhnya punya satu anak saja, berarti ada sekitar 15 ribu anak,” katanya kepada NTBSatu, Selasa, 14 Juli 2026.
Aidy menjelaskan, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menugaskan pihaknya berkoordinasi dengan Dikpora, Bappeda, Dinas Sosial, dan DPMD Dukcapil NTB untuk menyusun layanan pendidikan khusus bagi anak-anak pekerja migran.
Pemprov NTB merancang Sekolah khusus anak imigran tersebut. Salah satunya alasannya karena penyumbang terbesar angka putus sekolah di NTB juga berasal dari anak pekerja migran.
“Angka rentan putus sekolah salah satunya berasal dari anak-anak yang ditinggal orang tuanya bekerja ke luar negeri. Karena itu Pak Gubernur ingin memberi perhatian khusus,” ujarnya.
Awalnya, Pemprov NTB merancang Sekolah Afirmasi Migran sebagai sekolah mandiri.
Pemprov NTB menyiapkan konsep tersebut dengan dukungan sarana dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta dukungan asrama dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Namun, hasil pembahasan bersama Bappeda, Dinas Sosial, dan DPMD Dukcapil mengubah konsep awal tersebut. Pemprov NTB mengusulkan integrasi Sekolah Afirmasi Migran ke Sekolah Rakyat yang sudah berjalan.
Langkah itu membuat pemerintah tidak perlu membangun gedung baru sekaligus menghemat anggaran dan tata kelola program.
“Pak Gubernur menyetujui konsep itu. Hanya saja kami perlu berkonsultasi dengan Menteri Sosial agar konsepnya nanti menggunakan nama Sekolah Rakyat Plus,” katanya.
Melalui Sekolah Rakyat Plus tersebut, pemerintah tetap melayani anak-anak dari keluarga miskin yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat. Pemprov juga menyiapkan kelas khusus bagi anak pekerja migran.
Kembangkan Vokasi
Aidy menjelaskan, Sekolah tersebut nantinya tidak hanya memberikan pembelajaran akademik. Program tersebut mengembangkan kemampuan vokasi melalui konsep Project-Based Learning dan Production-Based Learning.
“Anak-anak pekerja migran akan mendapatkan kemampuan akademik sekaligus kemampuan vokasi,” ujarnya.
Pemprov NTB juga menyiapkan pendampingan psikologis bagi anak-anak pekerja migran. Layanan itu bertujuan menjaga perkembangan mental anak selama orang tua mereka bekerja di luar negeri.
Selain itu, sekolah akan menyediakan zoom area agar anak-anak dapat berkomunikasi rutin dengan orang tua mereka.
“Seminggu sekali mereka bisa zoom dengan orang tuanya. Harapannya rasa kangen kepada orang tua bisa terobati,” ucapnya.
Aidy menyebut, Pemprov memprioritaskan anak pekerja migran dari keluarga desil 1 hingga desil 4. Namun, Pemprov NTB tetap membuka peluang bagi anak pekerja migran dari kelompok ekonomi lainnya.
“Yang kami utamakan statusnya sebagai anak migran. Fokusnya pada pola asuh, pendidikan agar tidak putus sekolah, dan perkembangan mental anak,” katanya.
Pemprov menargetkan tim menyelesaikan konsep Sekolah Rakyat Plus pada semester ini. Setelah itu, Gubernur Iqbal akan mengajak tim bertemu Menteri Sosial dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas pelaksanaan program tersebut.
“Jika mendapat persetujuan, kita (pemprov) akan memasukkan Sekolah Rakyat ini dalam rencana anggaran 2027. Kita targetkan program ini berjalan tahun depan setelah menyiapkan lokasi, kelas, dan data calon peserta didik,” katanya. (*)
