Skema Pembiayaan Program Kerja Jepang KSB Terapkan Kombinasi APBD dan Kredit Bank
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat menerapkan skema pembiayaan khusus, guna mendanai program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuju Jepang.
Skema kolaboratif ini mengombinasikan subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta fasilitasi kredit melalui Bank NTB Syariah bagi peserta.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda KSB, Syamsul, menganalisis hubungan antara alokasi belanja daerah dengan peningkatan produktivitas warga. Ia memproyeksikan alokasi anggaran belanja produktif tersebut mampu memberikan asas kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat lokal.
“Belanja produktif ini harus mampu mengungkit produktivitas dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat,” ujar Syamsul kepada NTBSatu, Senin, 13 Juli 2026.
Pemerintah daerah merancang program ketenagakerjaan ini sebagai pilar penopang ekonomi baru.
Pendaftar Membeludak
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB mencatat, 266 orang pelamar telah mendaftarkan diri hingga hari ini. Namun, panitia seleksi hanya menyediakan kuota penempatan resmi untuk 50 orang peserta saja.
Kepala Disnakertrans Sumbawa Barat, Slamet Riadi, mengonfirmasi jumlah pendaftar yang membeludak serta pembatasan kuota tersebut. Pihak panitia mewajibkan seluruh pendaftar mengikuti pelatihan bahasa daring selama dua bulan sebagai instrumen seleksi awal.
“Kami menetapkan target 50 orang pendaftar yang akan berangkat dari seluruh total pelamar,” kata Slamet Riadi.
Proses seleksi ketat ini bertujuan menyaring kandidat yang memiliki kedisiplinan serta ketahanan budaya tinggi.
Program Prima ke Jepang ini membutuhkan total biaya operasional sebesar Rp73 juta per orang. Komponen tersebut mencakup biaya keberangkatan serta biaya pelatihan jangka panjang bagi para peserta.
Biaya keberangkatan senilai Rp38 juta menjadi beban mandiri PMI melalui skema kredit perbankan. Pemerintah daerah mengintervensi skema ini dengan membayar penuh seluruh bunga pinjaman dan asuransi penjaminan.
Syamsul merinci skema cicilan agar para calon pekerja migran memahami beban finansial mereka. Kebijakan subsidi ini bertujuan meringankan modal awal para calon tenaga kerja luar negeri tersebut.
“Para pekerja migran hanya membayar nominal pokok cicilan bank dari potongan gaji bulanan mereka,” jelas Syamsul.
Sisa biaya sebesar Rp35 juta murni bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Syamsul memaparkan, alokasi APBD tersebut untuk mendanai proses seleksi awal serta program pembinaan jangka panjang selama lima tahun.
Dana pembinaan berkala ini berguna membiayai pemantauan psikologis pekerja guna mengantisipasi kendala kerinduan rumah. “Kami membagi biaya pelatihan agar tidak habis dalam satu tahun anggaran saja,” tambah Syamsul.
Pengalokasian dana secara bertahap ini memitigasi risiko pembengkakan anggaran pada tahun pertama berjalan. (*)
