Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pagi baru merambat di Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa, Senin 13 Juli 2026. Satu per satu Aparatur Sipil Negara (ASN) memasuki ruang pelatihan dengan membawa tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti kelas.
Di hadapan mereka terbentang peran penting sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sosok yang menentukan setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan publik.
Komitmen memperkuat kapasitas aparatur itulah yang menjadi semangat Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) bagi PPK Tipe C Tahun 2026.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., membuka langsung kegiatan tersebut di Gedung BKPSDM Kabupaten Sumbawa.
Hadir mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur dan Kemasyarakatan, Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa, serta Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Sosio Kultural BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam sambutannya, Budi menegaskan, pengembangan kompetensi aparatur bukan lagi sekadar memenuhi kewajiban administrasi. Pemerintah daerah menjadikannya sebagai strategi membangun birokrasi yang profesional. Sekaligus mendukung visi Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera melalui penguatan kualitas sumber daya manusia.
“Hari ini kita dibantu teman-teman BPSDMD Provinsi NTB untuk menciptakan aparatur yang semakin unggul. Sebenarnya para peserta telah menjalankan tugas sebagai PPK di lapangan. Namun melalui sertifikasi kompetensi ini kapasitas dan profesionalisme mereka semakin diperkuat,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan birokrasi saat ini terus berkembang. Aparatur tidak cukup hanya memahami rutinitas pekerjaan, tetapi juga harus mampu mengikuti perkembangan regulasi, teknologi, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat dan akuntabel.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperluas kesempatan peningkatan kompetensi melalui berbagai pelatihan teknis di berbagai bidang. Langkah tersebut menjadi investasi jangka panjang dalam membangun aparatur yang adaptif, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan pemerintahan modern.
PPK Tak Sekadar Menandatangani Dokumen
Dalam arahannya, Budi mengingatkan jabatan Pejabat Pembuat Komitmen bukan sekadar posisi administratif yang bertugas menandatangani dokumen pengadaan. Seorang PPK memegang tanggung jawab besar karena setiap keputusannya berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, menurutnya, seorang PPK harus memiliki kemampuan teknis, memahami regulasi secara menyeluruh, serta menjunjung tinggi integritas dalam setiap proses pengadaan.
“Menjadi PPK bukan sesuatu yang diberikan begitu saja. Seorang PPK harus benar-benar memahami regulasi, terus belajar, banyak membaca, serta memastikan pelaksanaan seluruh proses pengadaan sesuai ketentuan. Integritas dan profesionalitas adalah harga mati dalam menjalankan amanah tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan, perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa berlangsung cukup dinamis. Kondisi tersebut menuntut setiap PPK untuk terus memperbarui pengetahuan agar mampu mengambil keputusan secara tepat sekaligus menghindari potensi kesalahan administrasi maupun pelanggaran hukum.
Menurut Budi, kompetensi dan integritas harus berjalan beriringan. Pengetahuan tanpa integritas akan melahirkan penyimpangan, sementara integritas tanpa kompetensi dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Pengembangan Kompetensi Jadi Investasi Birokrasi
Budi menilai pengembangan sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu investasi paling penting bagi pemerintah daerah. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kualitas aparatur yang mengelola setiap program dan kegiatan.
Karena itu, ia mengapresiasi dukungan BPSDMD Provinsi NTB yang terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi ASN.
Ia berharap seluruh peserta memanfaatkan pelatihan tersebut sebagai ruang belajar sekaligus memperkuat kapasitas diri sebelum mengikuti uji sertifikasi kompetensi.
“Ilmu yang diperoleh di sini jangan berhenti di ruang pelatihan. Terapkan dalam pekerjaan sehari-hari agar tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Sumbawa semakin baik, semakin transparan, dan semakin akuntabel,” katanya.
Budi optimistis kerja sama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan BPSDMD Provinsi NTB akan terus berlanjut melalui berbagai program peningkatan kapasitas aparatur pada masa mendatang.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh peserta membangun budaya belajar yang berkelanjutan di lingkungan birokrasi. Menurutnya, aparatur yang terus belajar akan lebih siap menghadapi perubahan dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
“Human capital adalah kekuatan utama organisasi. Karena itu, mari terus meningkatkan kompetensi, menjaga integritas, dan membangun birokrasi yang profesional agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa,” pungkasnya. (*)
