Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kembali melantik 35 pejabat fungsional (jafung), Selasa, 12 Mei 2026 di Ruangan Tambora Kantor Gubernur NTB. Sebelumnya, pada 31 Desember 2025 lalu, Pemprov NTB juga melantik 60 pejabat struktural yang beralih ke jabatan fungsional.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair mengatakan, pelantikan 35 pejabat fungsional ini menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih fleksibel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil pelayanan publik.
Puluhan pejabat fungsional tersebut berada pada sejumlah instansi strategis. Di antaranya, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Inspektorat; Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Bappeda, BPBD; dan Satpol PP. Selanjutnya, Biro Organisasi; Biro Hukum dan HAM; RSUD Provinsi NTB; RS Mandalika; RS Mata NTB, hingga RSJ Mutiara Sukma.
Ia menegaskan, pejabat fungsional memiliki posisi penting dalam mempercepat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, birokrasi saat ini tidak lagi dapat bekerja dengan pola lama yang kaku dan bertumpu pada sekat-sekat struktural. ASN dituntut mampu bekerja lebih cepat, lincah, dan kolaboratif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.
“Sekarang sistem kerja birokrasi tidak lagi hanya berjenjang dan administratif. Kita bergerak menuju sistem kerja yang lebih sederhana, berbasis tim, fleksibel, dan fokus pada hasil kerja organisasi,” tegas Abul Chair.
Tekankan Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Ia menekankan, reformasi birokrasi tidak cukup hanya melalui penyederhanaan struktur organisasi, tetapi harus dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Karena itu, harapannya pejabat fungsional tidak sekedar menjalankan rutinitas administratif. Melainkan mampu menghadirkan inovasi, solusi, dan percepatan pelayanan publik di bidang tugas masing-masing.
“ASN harus siap bekerja secara flexible, changeable, dan moveable. Pengelolaan kinerja juga harus semakin akuntabel dan terukur,” ujarnya.
Abul Chair juga mengingatkan, masyarakat kini menuntut pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan responsif. Dalam konteks tersebut, pejabat fungsional menjadi ujung tombak dalam memastikan pelayanan pemerintah berjalan efektif sekaligus mampu menjawab kebutuhan publik secara nyata.
Selain penguatan kapasitas teknis, Sekda NTB meminta seluruh pejabat terus menjaga nilai-nilai ASN BerAKHLAK, memperkuat integritas, meningkatkan kompetensi, dan membangun budaya kerja kolaboratif lintas sektor demi mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi NTB, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat fungsional yang dilantik hari ini. Amanah ini harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya. (*)
