Ekonomi Bisnis

Realisasi Belanja APBN di NTB 2024 Capai 90,62 Persen

Mataram (NTBSatu) – Realisasi belanja APBN lingkup Provinsi NTB telah mencapai Rp24,13 triliun atau 90,62 persen dari pagu anggaran 2024.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani memaparkan, alokasi dana tersebut untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Meliputi sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Adapun belanja negara di bidang kesehatan yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah, telah mencapai Rp280,18 miliar.

“Dana ini untuk mendukung program pelayanan kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pencegahan penyakit, kesehatan masyarakat, serta program keluarga berencana,” papar Ratih, Senin, 23 Desember 2024.

Selain itu, belanja kesehatan pemerintah daerah yang bersumber dari Transfer ke Daerah juga telah teralokasi sebesar Rp1,2 triliun.

Dana tersebut untuk membangun sarana kesehatan, mendukung operasional puskesmas, dan membiayai tenaga kesehatan.

“Pemerintah ingin memastikan seluruh masyarakat NTB mendapatkan akses kesehatan yang berkualitas,” imbuh Ratih.

Sementara, realisasi belanja pemerintah pusat paling banyak berada pada sektor pendidikan. Dana yang pemerintah pusat telah gelontorkan ke NTB senilai Rp1,4 triliun.

Anggaran tersebut untuk program pendidikan tinggi, pelatihan vokasi, olahraga, PAUD, wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kualitas pengajaran.

Pemerintah daerah turut mengalokasikan dana Rp2,36 triliun dari Transfer ke Daerah, untuk pembangunan sarana pendidikan dan pendanaan tenaga pengajar.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk SDM berkualitas,” tegas Ratih.

Terakhir, pemerintah pusat mengalokasikan Rp1,63 triliun untuk pembangunan infrastruktur konektivitas, perumahan, dan pengelolaan sumber daya air. Pemerintah daerah juga mengelola dana Rp476,13 miliar dari Transfer ke Daerah untuk membangun jalan, irigasi, serta fasilitas air minum dan sanitasi.

“Harapannya belanja infrastruktur ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan inklusivitas pembangunan daerah,” tutup Ratih. (*)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button