Mataram (NTBSatu) – Memasuki tahun anggaran 2025, kinerja fiskal di Provinsi NTB menunjukkan dinamika cukup besar.
Di tengah upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara menghadapi tantangan berat. Sementara belanja pemerintah mengalami fluktuasi, akibat kebijakan efisiensi anggaran dan instruksi penundaan perikatan atau kontrak barang/jasa.
Dari sisi penerimaan, pendapatan perpajakan pada Januari 2025 mencapai Rp270,68 miliar atau 7,61 persen dari target tahunan.
Namun, capaian ini anjlok atau mengalami kontraksi tajam sebesar 51,28 persen daripada periode yang sama tahun lalu. Penurunan penerimaan terjadi pada hampir semua komponen pajak, termasuk bea keluar, cukai, pajak penghasilan, PBB, dan bea materai.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menjelaskan, kontraksi penerimaan ini pengaruh dinamika ekonomi global dan kebijakan fiskal nasional.
“Kami terus memantau perkembangan penerimaan pajak dan bekerja sama dengan otoritas terkait. Untuk mencari solusi agar target penerimaan tetap tercapai,” ujarnya, Rabu, 26 Februari 2025.
Kontraksi yang signifikan juga terjadi pada komponen bea keluar. Berdasarkan keterangan dari Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Bali, NTB, NTT, tahun ini tidak ditetapkan target bea keluar. Hal itu karena adanya pengalihan konsentrat tembaga pada proses commissioning smelter PT AMMAN.
Kondisi Belanja APBN di NTB 2025
Sementara secara kumulatif, belanja APBN 2025 di NTB telah terealisasi sebesar Rp2,58 triliun atau 9,74 persen dari pagu anggaran. Pertumbuhannya sebesar 20,84 persen daripada tahun lalu.
Peningkatan ini didorong oleh kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.
Namun, realisasi belanja satuan kerja kementerian/lembaga (K/L) justru mengalami kontraksi 17,35 persen secara tahunan. Dengan belanja barang dan belanja modal masing-masing terkontraksi 53,6 persen dan 98,5 persen. Sebaliknya, belanja pegawai tumbuh positif sebesar 38,9 persen.
Meski menghadapi tantangan dalam penerimaan dan penyesuaian belanja, APBN diharapkan tetap menjadi instrumen penting mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di NTB sepanjang tahun 2025.
Lebih lanjut, Ratih menegaskan, efisiensi anggaran akan terus pemerintah lakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kami memastikan alokasi anggaran tetap fokus pada program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” pungkasnya. (*)
