Mataram (NTBSatu) – Pemkab Lombok Timur kini mengambil langkah serius dalam memperkuat sektor pariwisata di wilayah Ekas. Bupati H. Haerul Warisin memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para pemangku kepentingan pariwisata Ekas, yang digelar pada Jumat, 27 Juni 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menegaskan komitmennya untuk menata ulang pengelolaan wisata Ekas secara terstruktur, adil, dan berkelanjutan.
Bupati Warisin menjelaskan, Rakor ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya bersama pelaku usaha pariwisata, termasuk pengelola hotel, restoran, dan penyedia jasa wisata lainnya.
Menurut orang nomor satu di Lombok Timur itu, Ekas tengah menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari konflik kepentingan hingga persaingan usaha yang tidak sehat akibat masuknya pengelola dari luar daerah.
“Ekas punya potensi besar, tapi kita harus pastikan manfaatnya kembali ke masyarakat lokal. Untuk itu, kita bentuk tim khusus dan libatkan semua pihak agar solusi yang diambil benar-benar tepat,” tegas Bupati.
Salah satu solusi yang kini diusung Pemkab Lombok Timur adalah penerapan awik-awik, atau aturan adat, sebagai dasar pengelolaan kawasan pariwisata.
Bupati menilai bahwa awik-awik memiliki kekuatan sosial yang mampu menertibkan aktivitas wisata tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal.
Selain itu, ia juga mendorong hadirnya regulasi daerah (Perda) sebagai payung hukum formal.
“Jika tidak ditata dari sekarang, kita akan kesulitan. Pariwisata harus memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” lanjutnya.
Pemerintah juga akan membentuk Pos Pelayanan Pariwisata Terpadu di wilayah Ekas. Pos ini akan dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Lombok Timur untuk mengawasi dan mendampingi aktivitas wisata secara berkelanjutan.
Tak hanya di tingkat kabupaten, Bupati Warisin turut menjalin sinergi dengan pemerintah daerah lain.
Ia mengungkapkan bahwa telah mengadakan pertemuan dengan Bupati Lombok Tengah dan Plh. Sekda NTB untuk membahas batas kewenangan dan kerja sama pengelolaan pariwisata di kawasan selatan Pulau Lombok.
Rakor ini menjadi bukti Pemkab Lombok Timur tidak tinggal diam menghadapi persoalan pariwisata.
Dengan melibatkan semua pihak, dari masyarakat adat, pelaku usaha, hingga aparat penegak hukum, pemerintah berharap Ekas bisa berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikelola secara adil dan lestari. (*)
