Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi NTB, mendapatkan alokasi dana Tranfer ke Daerah (TKD) 2025 sebesar Rp19,48 triliun.
Besarnya dana ini menjadi peluang strategis mendorong transformasi ekonomi di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda)
Pengutan efektivitas penggunaan dana TKD menjadi krusial, agar setiap rupiah belanja benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terutama dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup.
“Arah belanja daerah harus lebih produktif. Berpihak pada penciptaan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan sektor riil yang berbasis potensi lokal,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, Senin, 28 April 2025.
Ratih menegaskan, sektor-sektor strategis harus menjadi prioritas. Seperti pemberdayaan UMKM, hilirisasi hasil pertanian dan kelautan, serta pengembangan industri padat karya.
“Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, jangan hanya bertumpu pada sektor ekstraktif. Kita harus dorong sektor produktif yang menyerap banyak tenaga kerja formal,” ujarnya.
Surplus Kas Besar tapi Tantangan Implementasi Nyata
Selain dana TKD yang besar, kondisi keuangan daerah NTB juga mencatatkan surplus kas hingga akhir Triwulan I 2025. Yakni sebesar Rp951 miliar.
Surplus ini sebagian besar ditopang oleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun-tahun sebelumnya, yang mencapai Rp914,02 miliar.
Ratih mengingatkan, surplus ini jangan sampai hanya menjadi angka di atas kertas. Ia menegaskan, dana ini harus segera dioptimalkan untuk program-program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Surplus kas ini peluang besar, tapi sekaligus ujian besar. Kalau tidak segera dimanfaatkan untuk mempercepat realisasi program, itu hanya akan memperlambat perbaikan ekonomi masyarakat,” katanya.
