Atasi Masalah Banjir, Dinas PUPR Bima Dorong Konsep Agroforestri di Desa Kore
Bima (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Bima, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tengah menggodok strategi baru untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah tersebut, khususnya di Desa Kore, Kecamatan Sanggar.
Wacana penanganan tidak lagi bertumpu pada pendekatan struktural semata, melainkan beralih ke hulu dengan memadukan sektor infrastruktur dan kelestarian alam melalui konsep agroforestri.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Taufik mengungkapkan, debit banjir yang terjadi di Bima saat ini sudah sangat masif dan melampaui kapasitas tampung drainase normal.
“Makanya ini kalau bisa bikin sungai itu lima kali lipat lebar sungai yang ada. Kapasitas tampungnya sudah melampaui sistem yang normal,” ujar Taufik pada Minggu, 5 Juli 2026.
Ia menambahkan, kondisi kritis ini menuntut adanya ruang aliran yang jauh lebih besar dari kondisi saat ini. “Jadi, bukan lagi tertampung di drainase, banjir yang ada di Bima ini ditampung dengan sungai saking besarnya,” imbuhnya.
Ia menegaskan, persoalan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, tanpa ada niat untuk menyudutkan pihak manapun.
Menurut Taufik, akar masalah banjir sebenarnya sudah teridentifikasi dengan baik oleh warga setempat. Oleh karena itu, langkah krusial saat ini adalah menyatukan pemahaman dan menggerakkan keterpaduan tindakan di lapangan
Dinas PUPR menyadari, memperbesar kapasitas drainase atau sistem hidrolika secara terus-menerus tidak akan menyelesaikan masalah secara permanen.
Pemerintah kini fokus mendesain program yang mampu menekan volume air yang masuk ke aliran sungai sejak dari hulu. Strategi ini tidak bisa terlaksana hanya dengan kerja Dinas PUPR secara mandiri.
“Jadi konsepnya itu, pengendalian banjir bukan semakin memperbesar sistem hidrolikanya yang air lewati, tapi bagaimana mengkonsepsikan air yang masuk ke aliran itu semakin kecil,” tuturnya.
Salah satu solusi konkret adalah mengubah pola tanam di lahan-lahan kritis yang rentan memicu banjir. Pemerintah tidak melarang para petani untuk mengolah lahan mereka, tetapi mendorong penerapan sistem bertani yang aman dari risiko bencana.
Desain Penanganan Banjir Berbasis Agroforestri
Salah satunya adalah dengan mengalihkan lahan yang tidak cocok untuk tanaman musiman tertentu menjadi lahan agroforestri.
“Agroforestri itu gabungan dari beberapa komoditi pertanian. Jadi ada tanaman jangka panjang, musiman, ya itu dijadikan satu. Sehingga nanti ke depan masyarakat mungkin suatu saat itu tidak ketergantungan dengan sistem pertanian yang sebelumnya,” jelasnya.
Saat ini, program penanganan banjir berbasis agroforestri tersebut masih dalam tahap pematangan desain.
Dinas PUPR juga tengah menjalin koordinasi intensif dengan berbagai instansi terkait guna menyamakan pandangan. Dengan melibatkan beberapa pihak secara lintas sektoral meliputi Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, hingga Dinas Tenaga Kerja.
Untuk menguji efektivitas konsep baru ini, pemerintah menunjuk Kecamatan Sanggar, termasuk Desa Kore, sebagai lokasi proyek percontohan (pilot project).
Taufik berharap, konsep ini mampu menjadi solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Tidak hanya melindungi wilayah Bima dari ancaman banjir, tetapi juga tetap menjaga roda perekonomian para petani lokal. (*)
