Mataram (NTBSatu) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB menilai liburnya penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah ikut memengaruhi harga sejumlah bahan pokok di pasaran.
Berkurangnya aktivitas dapur MBG membuat permintaan terhadap sejumlah komoditas pangan menurun sehingga harga ikut terkoreksi.
Kepala Disperindag NTB, H. Lalu Wiranata mengatakan, perubahan harga tersebut merupakan bagian dari mekanisme pasar. Saat permintaan meningkat, harga cenderung naik. Sebaliknya, ketika permintaan berkurang, harga akan mengikuti penurunan.
“Ini hukum ekonomi saja. Kalau permintaannya besar, otomatis harga naik. Sekarang MBG libur, permintaannya turun sehingga beberapa komoditas ikut turun,” katanya, Rabu, 8 Juni 2026.
Menurut Wiranata, tren penurunan harga mulai terlihat sejak peserta didik memasuki masa libur sekolah sekitar dua pekan lalu. Sejumlah komoditas seperti telur, daging, dan bahan pangan lainnya mulai mengalami penyesuaian harga.
Meski begitu, ia tidak mengaitkan kenaikan harga pangan semata-mata dengan pelaksanaan MBG. Menurutnya, berbagai faktor memengaruhi pergerakan harga, sementara peningkatan permintaan hanya menjadi salah satu penyebab.
“Saya tidak bisa bilang begitu karena ini program pemerintah. Tapi secara hukum ekonomi, kalau permintaan meningkat, harga biasanya ikut naik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaku usaha akan menyesuaikan harga ketika permintaan pasar meningkat. Kondisi tersebut lazim terjadi dalam aktivitas perdagangan sehingga tidak hanya berkaitan dengan Program MBG.
Pantau Perkembangan Hargfa Bapok
Sementara itu, pihaknya juga terus memantau perkembangan harga bahan pokok (bapok) di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Selain melakukan pemantauan rutin, instansi tersebut juga menggelar operasi pasar sebagai upaya menjaga stabilitas harga ketika terjadi gejolak.
Menurut Wiranata, operasi pasar tetap menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengendalikan harga sekaligus memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
Di sisi lain, ia juga meluruskan isu penggunaan Minyakita untuk operasional MBG. Wiranata menegaskan minyak goreng bersubsidi tersebut tidak masuk dalam rantai pasok program karena pemerintah menggunakan jalur distribusi yang berbeda.
“Minyakita tidak boleh dipakai untuk MBG. Jalurnya berbeda, langsung dari pusat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya sempat menindaklanjuti isu penggunaan gas elpiji bersubsidi dan Minyakita untuk kebutuhan MBG dengan menggelar inspeksi ke lapangan. Namun, hasil pengawasan tidak menemukan pelanggaran.
“Saat muncul isu itu, kita langsung sidak. Sampai sekarang saya belum menemukan pelanggaran,” katanya. (*)
