Sumbawa Barat (NTBSatu) – Badan Gizi Nasional (BGN), mengambil kebijakan tegas terhadap infrastruktur pendukung program gizi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebanyak 302 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB resmi dihentikan operasionalnya sementara waktu, termasuk satu titik di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).
Salah satu dapur yang terkena dampak suspend tersebut adalah Dapur Seteluk Tengah II yang berlokasi di Simpang Kelanir, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk. Penutupan ini berlaku efektif sejak 31 Maret 2026 karena fasilitas tersebut dinilai belum memenuhi standar kelayakan nasional.
Koordinator Wilayah (Korwil) Makan Bergizi Gratis (MBG) KSB, Firbani Ramadan memberikan penjelasan mendalam terkait kendala teknis yang memicu penghentian operasional ini. Menurutnya, masalah utama terletak pada pengelolaan limbah sisa produksi.
“Penutupan sementara SPPG Kelanir memang terkendala bukan hanya IPAL yang belum ada pengolahan, seperti tidak adanya grease trap atau penangkap lemak dan pengolahan lainnya,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 6 April 2026.
Firbani menekankan, keberadaan alat penangkap lemak sangat krusial. Tanpa fasilitas tersebut, air sisa operasional tidak akan memenuhi baku mutu lingkungan saat dibuang yang berisiko mencemari ekosistem sekitar dapur.
Belum Kantongi Sertifikat SLHS
Selain persoalan teknis limbah, aspek legalitas kesehatan juga menjadi ganjalan. Dapur Seteluk Tengah II diketahui belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dokumen ini merupakan syarat mutlak bagi setiap unit penyedia pangan untuk menjamin seluruh proses produksi. Mulai dari bahan baku hingga penyajian, memenuhi standar keamanan konsumsi. BGN tidak memberikan toleransi terhadap fasilitas yang belum melengkapi izin esensial ini, demi keselamatan penerima manfaat.
Saat ini, pihak pengelola tengah melakukan perbaikan menyeluruh secara masif. Firbani memastikan, pihaknya terus memantau proses renovasi tersebut agar dapur dapat segera memenuhi standar pusat.
“Kami mengupayakan untuk mempercepat proses pembukaannya kembali, agar keseluruhan Penerima Manfaat (PM) dapat menerima manfaat kembali. Saat ini, pihak SPPG sedang melakukan perbaikan sehingga diharapkan dengan cepatnya perbaikan, cepat juga dibuka kembali,” tambahnya.
Mengenai kelangsungan distribusi makanan bagi warga selama masa penutupan, Firbani mengaku tengah menyusun strategi alternatif bersama jajaran manajemen. “Untuk pengalihan (layanan) masih kami bicarakan dengan pimpinan,” tutupnya. (Andini)
