Akademisi Unram Soroti Konektivitas dan Dampak Ekonomi Lokal Pariwisata NTB
Mataram (NTBSatu) – Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram (Unram), Dr. Andi Chairil Ichsan menyoroti masih lemahnya konektivitas kebijakan dalam pengembangan pariwisata NTB, meskipun sektor ini menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Ia menilai, pariwisata NTB berkembang cukup baik tetapi pemerintah dan pelaku usaha belum mengimbangi dengan kesiapan menyeluruh. Baik dari sisi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun layanan pendukung di destinasi wisata.
“Pertumbuhan pariwisata kita positif, tetapi kita harus memastikan tiga hal. Yaitu, infrastruktur, SDM, dan layanan pendukung seperti amenity, akses, dan ancillary service,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 6 April 2026.
Menurutnya, persoalan utama terletak pada lemahnya konektivitas antara kebijakan di tingkat provinsi dengan implementasi di tingkat desa dan pelaku usaha.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA), namun pemerintah desa dan pelaku usaha masih menjalankan program masing-masing.
“Ada gap (kesenjangan, red) antara kebijakan di level provinsi dengan kondisi di lapangan, terutama di desa dan pelaku usaha. Ini yang harus kita perkuat,” katanya.
Andi juga menyoroti program pengembangan desa wisata yang kini mencakup sekitar 100 desa. Ia menilai, pemerintah perlu memfokuskan program tersebut pada dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
“Yang harus kita tekankan adalah bagaimana pariwisata ini memberikan multiplier effect bagi ekonomi lokal, bukan hanya pertumbuhan secara makro,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, pelaku usaha besar masih mendominasi sektor pariwisata, terutama di bidang akomodasi dan perhotelan. Sementara itu, pelaku UMKM belum merasakan manfaat ekonomi secara optimal.
“Bisa saja usahanya ada di NTB, tetapi pemiliknya dari luar daerah. Jadi masyarakat lokal belum merasakan dampaknya secara maksimal,” ujarnya.
Tiga Masalah Pengembangan Pariwisata NTB
Berdasarkan hasil riset Unram yang dirangkum LPPM, peneliti menemukan tiga persoalan utama dalam pengembangan pariwisata NTB. Yakni, konektivitas kebijakan, keterbatasan infrastruktur, dan kesiapan SDM.
Selain itu, peneliti juga menaruh perhatian pada pengembangan destinasi berkelanjutan di berbagai lokasi wisata di NTB.
Ia menambahkan, tantangan terbesar ke depan adalah memastikan pemerintah mampu menerjemahkan kebijakan pariwisata hingga ke tingkat akar rumput.
“Kalau kita hanya menyebut desa wisata tanpa dampak ekonomi, peningkatan kapasitas, dan keberlanjutan, itu hanya jadi tempat rekreasi biasa,” tegasnya.
Ia menilai, pengelola destinasi wisata masih belum menyediakan fasilitas dasar seperti toilet bersih, sistem pengelolaan sampah, hingga sarana pendukung lainnya secara memadai.
“Kondisi ini menjadi salah satu penghambat peningkatan kualitas pariwisata,” katanya.
Andi juga menyoroti pentingnya penataan destinasi melalui konsep place, product, price, dan promotion. Namun, ia menilai pengelola destinasi belum menata aspek lokasi (place) secara optimal.
“Fasilitas dasar masih banyak yang belum standar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, pelaku usaha juga harus ikut berperan,” katanya.
Terkait program “pariwisata mendunia”, ia menilai, para pihaknya maupun pemangku kepentingan belum bisa mengukur dampaknya terhadap perekonomian daerah secara pasti. Meski demikian, tren kunjungan wisatawan, termasuk pada sektor wisata alam dan sport tourism, terus meningkat.
“Trennya positif, tetapi kita belum bisa memastikan apakah itu dampak langsung dari program tersebut,” ujarnya.
Ia menegaskan, berbagai pihak telah membangun sektor pariwisata NTB secara bertahap dari periode ke periode, sehingga semua pihak perlu menjaga kesinambungan tersebut melalui sinergi yang kuat.
Ke depan, Andi berharap pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memperkuat tata kelola pariwisata melalui peningkatan konektivitas kebijakan, sinergi antar pihak, serta kesiapan infrastruktur dan SDM.
“Kalau kita perkuat konektivitas dan tata kelola, target pariwisata kelas dunia bisa kita capai,” tutupnya. (*)
