Mataram (NTBSatu) – Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), memasuki tahun kedua.
Pada Senin, 30 Maret 2026 kemarin, dalam rapat paripurna DPRD NTB, Gubernur Iqbal menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2025.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan Iqbal-Dinda, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menyoroti pentingnya sinergi dalam mendukung pembangunan di NTB.
Ia menekankan pentingnya tetap menjaga komunikasi, hubungan, dan kerja sama yang baik antara lembaga legislatif dan eksekutif.
“Tentu harapan kita semua bahwa sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, InsyaAllah lah,” ujar Isvie, kemarin.
Kendati demikian, Isvie mengatakan, secara umum hubungan antara DPRD dan Pemprov NTB saat ini telah berjalan dengan baik. Penegasan ini sekaligus membantah isu renggangnya hubungan kedua lembaga tersebut, setelah beda pendapat soal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
“Ya baik aja lah (hubungan kita) bagus, tetapi harus lebih ditingkatkan,” katanya.
Memasuki tahun kedua masa kepemimpinan Iqbal-Dinda sejak menjabat pada Februari 2025 lalu, Isvie menilai, sejumlah capaian yang pemerintah provinsi raih patut mendapat apresiasi.
Ia menyebut, beberapa indikator menunjukkan tren positif, termasuk penurunan angka kemiskinan dan pengelolaan keuangan daerah yang semakin sehat.
“Tadi kan sudah disampaikan ada beberapa hal yang sudah dilakukan, itu penurunan angka kemiskinan, lalu kedua tidak ada utang,” ujarnya.
LKPJ Satu Tahun Iqbal-Dinda
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan LKPJ Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD NTB, Senin, 30 Maret 2026.
Dalam penyampaiannya, Iqbal menegaskan, tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri diwarnai tantangan berat. Terutama, kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berdampak pada sejumlah program pembangunan.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tetap mampu menjaga kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang tahun 2025 tercatat, sebesar 3,22 persen dengan sektor tambang dan mencapai 8,33 persen tanpa sektor tambang.
“Capaian ini diraih di tengah kontraksi sektor tambang hingga 20,05 persen, akibat penurunan produksi dan kebijakan larangan ekspor bahan mentah,” kata Iqbal.
Ia menjelaskan, kondisi ekonomi NTB sempat tertekan di awal 2025 dengan pertumbuhan minus 1,47 persen. Namun, perbaikan terjadi secara bertahap hingga akhirnya kembali tumbuh positif pada akhir tahun.
Dari sisi kesejahteraan, angka kemiskinan di NTB juga mengalami penurunan. Pada September 2025, tingkat kemiskinan tercatat 11,38 persen. Turun daripada Maret 2025 sebesar 11,78 persen dan September 2024 sebesar 11,91 persen.
“Angka ini bahkan melampaui target nasional untuk NTB,” ujarnya.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB meningkat menjadi 73,97 poin. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,05 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 4,47 persen.
Di bidang keuangan, Gubernur Iqbal mengklaim, NTB berhasil memasuki tahun anggaran 2026 tanpa utang, setelah sebelumnya melunasi kewajiban lebih dari Rp280 miliar.
“Untuk APBD 2025, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp6,476 triliun atau 99,79 persen dari target. Sementara belanja daerah mencapai Rp6,051 triliun atau 93,14 persen dari alokasi,” jelasnya. (*)
