Biro Hukum dan HAM NTB Pelajari Peluang Gugatan Balik Selamatkan Kantor Bawaslu dan Gedung Wanita
Pemprov NTB Siap Gugat Balik
Sebelumnya, Plh Sekda NTB, Budi Herman membeberkan opsi mengajukan gugatan balik demi selamatkan aset Kantor Bawaslu NTB dan Gedung Wanita di Jalan Udayana, Kota Mataram.
“Saya akan ada rencana gugat balik selaku pengelola aset,” kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Budi Herman, Senin, 30 Maret 2026.
Langkah ini, kata Budi, pemerintah pertimbangkan setelah adanya putusan hukum yang telah berkekuatan tetap (inkrah), yang selama ini telah Pemprov NTB laksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan. “Namun, kita juga memiliki hak untuk melakukan gugat balik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah mengambil opsi gugatan balik bukan tanpa alasan. Berdasarkan evaluasi internal, upaya hukum pada proses persidangan sebelumnya belum maksimal, terutama dalam tahap pembuktian awal.
“Saya melihat, upaya-upaya dalam persidangan pertama belum maksimal, khususnya dalam pengungkapan bukti. Sehingga itu yang akan kita maksimalkan ke depan,” ungkapnya.
Dengan langkah ini, Pemprov NTB berupaya memperkuat posisi hukum sekaligus membuka peluang untuk mempertahankan aset yang menjadi objek sengketa.
“Saya berkoordinasi dengan Biro Hukum, kalau misalkan langkah itu (gugatan balik) tidak merugikan, tentu akan kita lakukan,” ujarnya.
Sebagai pengguna aset, Plh. Sekda menegaskan pihaknya memiliki kepentingan langsung dalam upaya penyelamatan aset daerah. Ia juga menekankan, pengajuan gugatan baru bisa kapan saja, namun tidak ingin prosesnya berlarut-larut.
“Gugatan baru kapan pun bisa, tetapi kita tidak ingin lama-lama, khawatir persoalan ini menjadi basi,” katanya.
Terkait kemungkinan melibatkan Jaksa Pengacara Negara (JPN), Plh. Sekda menyebut hal itu masih melihat perkembangan ke depan. “Kita lihat nanti, JPN akan dipertimbangkan sesuai kebutuhan,” katanya. (*)
