Komisi III DPR RI Buka Peluang Panggil Polda NTB dan Bareskrim dalam Kasus Eks Kapolres Bima Kota

Jakarta (NTBSatu) - Komisi III DPR RI memberi sinyal memanggil Polda NTB dan Bareskrim Polri dalam waktu dekat, untuk meminta penjelasan terkait kasus narkoba yang menjerat Eks Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi dan Eks Kapolres, AKBP Didik Putra Kuncoro. Pemanggilan itu mengemuka menyusul belum tertangkapnya terduga bandar narkoba yang menjadi aktor kunci dalam perkara tersebut, yakni Koko Erwin. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil menegaskan, keputusan pemanggilan aparat penegak hukum merupakan kewenangan pimpinan komisi. “Soal mengundang itu kewenangan pimpinan,” ujarnya kepada NTBSatu melalui pesan WhatsApp (WA), Senin malam, 23 Februari 2026. Nasir Jamil juga membuka kemungkinan bagi eks Kapolres maupun Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, untuk membantu proses penyidikan dengan bekerja sama dengan penegak hukum. “Eks kapolres dan kasat bisa mengajukan diri mereka sebagai justice collaborator,” katanya. Pernyataan itu mencerminkan dorongan DPR RI agar kepolisian mengembangkan penyidikan lebih jauh hingga mengungkap jaringan besar narkotika. Opsi justice collaborator harapannya dapat membantu proses pembuktian, sekaligus mempercepat penangkapan bandar. Komisi III DPR RI sebelumnya kerap menggunakan forum rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, untuk meminta klarifikasi dari kepolisian terkait kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik. Tanggapan Kapolda NTB Sebagai informasi, meski telah menjadi tersangka kasus peredaran sabu di Kota Bima, Koko Erwin hingga kini kepolisian belum menangkapnya. Polda NTB menyatakan, akan memasukkan terduga bandar narkoba tersebut ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Ya, nanti akan kita lakukan, sesuai tahapan-tahapan. Nanti akan sampai ke sana,” kata Kapolda NTB, Irjen Pol Edy Murbowo menjawab potensi Erwin menjadi DPO, Jumat, 20 Februari 2026. Dalam proses pencarian Erwin, sambung Kapolda, pihaknya bekerja sama dengan Mabes Polri. Alasannya, karena bandar sabu ternama di Bima itu disebut kerap berpindah-pindah tempat. “Kita juga terbatas langkah kita. Kalau ada informasi (tentang keberadaan Erwin) pasti kita akan lakukan pengejaran,” kelitnya. Terpisah, Kuasa Hukum Mantan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi, Dr. Asmuni menyebut, Polda NTB kembali memainkan “lagu lama” dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, bukan hal baru apabila bandar narkoba masuk dalam DPO. “Ujung-ujungnya DPO. Kan sudah biasa kalau pemilik barang (narkoba) itu dijadikan DPO. Siapa yang bisa naik ke persidangan? Ya, yang terima titipan barang. Ini kan lagu lama. Lagu lama yang dipakai,” tegas Asmuni saat berkunjung ke NTBSatu. Riwayat Kasus Nama Koko Erwin muncul setelah AKP Malaungi “bernyanyi”. Bandar sabu itu disebut memberikan uang Rp1 miliar kepada AKBP Didik Putra Kuncoro yang saat itu menjabat Kapolres Bima Kota. Pemberian uang miliaran rupiah tersebut sebagai syarat Erwin menitipkan sabu-sabu 488,496 gram di Rumah Dinas Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota. Dalam kasus peredaran narkoba ini, Polda NTB menetapkan Malaungi, Didik Putra Kuncoro, dan anggota Polres Bima Kota Bripka Karol sebagai tersangka. Meski demikian, hingga kini kepolisian belum juga menangkap Erwin. Inilah yang Asmuni sesali. Padahal penyidik Dit Resnarkoba Polda NTB telah mengantongi identitas, wajah, bukti keterlibatan Erwin dalam kasus peredaran barang haram tersebut. “Jangan nanti memberikan harapan kepada masyarakat. Seolah-olah sudah dicari tapi tidak ketemu, ujung-ujungnya perkara ini naik (tanpa) dengan Koko Erwin DPO. Ini kecurigaan saya,” tegasnya. (*)