Sumbawa Besar (NTBSatu) – Persaingan memperebutkan jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, memasuki babak baru. Puluhan pejabat lolos seleksi administrasi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, atau eselon II 2026 dan akan melanjutkan ke tahap asesmen kompetensi akhir pekan ini.
Keputusan tersebut tertuang dalam pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 003/PANSELJPT/II/2026 tertanggal 13 Februari 2026. Hal ini setelah verifikasi dan validasi berkas pelamar hingga 12 Februari 2026.
Ketua Panitia Seleksi, Dr. H. Budi Prasetiyo yang juga Sekda Sumbawa menegaskan, seluruh peserta yang lolos administrasi wajib mengikuti tahapan lanjutan. Yakni, asesmen kompetensi sebagai bagian dari penilaian kemampuan manajerial, teknis, dan kepemimpinan
“Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi berkas pelamar, peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Yakni asesmen kompetensi,” ujar Budi, Jumat, 13 Februari 2026.
Tahapan asesmen kompetensi akan berlangsung selama dua hari, yakni Sabtu hingga Minggu, 14–15 Februari 2026. Mulai pukul 07.00 Wita hingga selesai.
Kegiatannya di Gedung CAT milik BKPSDM Sumbawa. “Susunan kegiatan asesmen akan diinformasikan lebih lanjut kepada peserta,” jelasnya.
Panitia juga menegaskan, seluruh biaya yang timbul selama proses seleksi, termasuk akomodasi dan transportasi peserta, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.
“Keputusan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2026 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,” tegasnya.
Rincian Pelamar Pejabat Eselon II Pemkab Sumbawa
Sebagai informasi, seleksi kali ini untuk mengisi empat jabatan strategis di lingkungan Pemkab Sumbawa, yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Dinas Sosial. Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Tercatat, jumlah pelamar yang lolos seleksi administrasi mencapai puluhan orang. Rinciannya, 17 kandidat di jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 13 pelamar di Kepala Dinas Sosial.
Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa delapan pelamar, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah enam pelamar. Seleksi terbuka ini menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi untuk menghasilkan pejabat pimpinan tinggi yang profesional, kompeten, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
“Proses seleksi ini harapannya mampu menghasilkan pimpinan perangkat daerah yang memiliki kapasitas kepemimpinan kuat. Serta, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambahnya. (Marwah)
