Jakarta (NTBSatu) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi memastikan, kewajiban pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kemarin laporan terakhir, rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya. Itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” ujar Prasetyo dalam keterangan resminya, Selasa, 10 Februari 2026.
Mengenai sumber pembayaran utang proyek tersebut, Prasetyo memastikan pemerintah tetap menggunakan APBN. “Iya (utang Whoosh tetap dibayar dengan APBN),” tegasnya.
Pernyataan Prasetyo merespons pernyataan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin yang sebelumnya menyebut, persoalan utang proyek kereta cepat telah memperoleh solusi dan jaminan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai informasi, pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dengan total nilai investasi sekitar US$7,2 miliar. Termasuk, pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US$1,21 miliar dari rencana awal.
Sekitar 75 persen pembiayaan proyek tersebut bersumber dari pinjaman China Development Bank (CDB). Sementara itu, sisanya berasal dari setoran modal para pemegang saham konsorsium.
Isu pembiayaan Whoosh kembali mencuat setelah Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab atas keberlanjutan proyek tersebut. Termasuk, kewajiban pembayaran sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
“Pokoknya nggak ada masalah karena itu kita bayar Rp1,2 triliun per tahun. Tapi manfaatnya kan banyak, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, itu semuanya mesti dihitung,” ujar Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Selasa, 4 November 2025.
Beda Pendapat Purbaya
Namun demikian, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya sempat menyampaikan sikap berbeda. Ia mengaku, tidak menginginkan APBN untuk membayar utang proyek tersebut.
“Kalau saya, mending enggak bayar (utang Whoosh) saya. Cuma gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain, diskusi,” ujar Purbaya beberapa waktu lalu.
Purbaya menegaskan, hingga saat itu belum ada keputusan final terkait pembagian peran antara pemerintah dan Danantara dalam restrukturisasi utang Whoosh.
Ia menyebut, pemerintah cenderung menangani aspek infrastruktur, sementara Danantara akan menanggung bagian operasional dan pengadaan kereta (rolling stock).
“Sepertinya ini belum putus juga,” katanya saat itu.
Sejalan dengan hal tersebut, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyatakan, Danantara dan pemerintah akan berbagi peran dalam proses restrukturisasi keuangan proyek kereta cepat sesuai arahan Presiden.
Ia menyebut, pemerintah akan menangani kewajiban yang berkaitan dengan infrastruktur, sedangkan Danantara akan fokus pada optimalisasi operasional layanan. (*)
