Pejabat Demosi Ajukan Pensiun Dini, Nilai Pergub SOTK Cacat Hukum

Mataram (NTBSatu) - Muhammad Taufieq Hidayat yang demosi jadi Kabid Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, mengajukan keberatan. Ia mempersoalkan kewenangan administratif atas Keputusan Gubernur NTB Nomor: 800.1.3.3 tentang Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator tertanggal 9 Januari 2026. Eks Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu langsung menyampaikan keberatan tersebut kepada Gubernur NTB selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), melalui surat tertanggal 28 Januari 2026. “Suratnya sudah diterima bagian arsip. Selanjutnya diteruskan ke Gubernur. Langkah berikutnya akan diputuskan setelah mendengar pendapat Gubernur,” kata Taufieq membenarkan surat itu saat ditanya NTBSatu, Kamis, 29 Januari 2026. Dalam surat itu, Taufieq menyatakan tidak dapat menerima keputusan mutasi yang berimbas pada demosi dirinya. Karena itu, ia memilih mengakhiri pengabdian sebagai ASN dan sekaligus mengajukan pensiun dini. Dalam surat keberatannya, Taufieq menilai keputusan mutasi tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. “Sejumlah asas yang dilanggar, antara lain asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, hingga pelayanan publik,” tulis Taufieq dalam surat tersebut. Lebih jauh, Taufieq mengungkapkan telah terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan pengisian jabatan struktural pasca-berlakunya Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Sejak Pergub tersebut berlaku 1 Januari 2026, seluruh pejabat struktural dan lainnya, secara otomatis berstatus ASN aktif namun nonaktif dalam jabatan struktural (nonjob) sampai dilakukan pengukuhan dan pelantikan ulang sesuai SOTK baru. “Untuk dapat aktif kembali dalam jabatan, haruslah dilakukan pengukuhan dan pelantikan pejabat di semua OPD sesuai SOTK (Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2025). Dengan demikian, untuk dapat dilantiknya pejabat-pejabat di seluruh OPD Pemprov NTB, maka yang terlebih dahulu harus dikukuhkan dan dilantik dalam SOTK baru (Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2025) adalah pejabat-pejabat yang nantinya akan terlibat dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),” jelasnya. Namun dalam praktiknya, menurut Taufieq, pengisian jabatan dan mutasi tetap dilakukan pada 9 Januari 2026, padahal sejumlah pejabat kunci yang tergabung dalam Baperjakat, terutama Sekretaris Daerah (Sekda) belum dikukuhkan dan dilantik sesuai SOTK baru tersebut. Bahkan, ia menilai kedudukan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) NTB yang bertindak sebagai Ketua Baperjakat tidak lagi memiliki legal standing sejak berlakunya SOTK baru. “Dengan tidak dikukuhkannya Pj. Sekda dan pejabat terkait dalam norma atau SOTK baru, maka seluruh tindakan administratif yang dilakukan sejak 1 Januari 2026 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” tegasnya. Ia menjelaskan, menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah, Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pj. Sekretaris Daerah, dan Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, Plt. atau Pj. adalah pejabat yang memiliki jabatan organik definitif setara atau setingkat lebih tinggi dari jabatan Plt./Pj. yang diembannya. Sementara Pj. Sekretaris Daerah NTB sebelum SOTK baru berlaku, jabatan organiknya adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB dan sejak berlakunya SOTK baru, 1 Januari 2026, Pj. Sekda Provinsi NTB (Ketua Baperjakat), bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setda NTB (Sekretaris Baperjakat), dan Asisten Administrasi Umum (Anggota Baperjakat) belum pernah dikukuhkan dan dilantik dalam jabatan organiknya sesuai norma baru (Pergub No. 32 Tahun 2025). Pergub SOTK Terburu-buru Sehingga dengan demikian berdasarkan Keputusan Gubernur NTB Nomor: 800.1.3.3/05/BKD/2025, Pj. Sekda Provinsi NTB yang masa tugas sedianya berakhir 10 Januari 2026, dengan tidak dikukuhkan dan dilantik dalam jabatan organiknya dalam SOTK baru atau norma baru, maka otomatis jabatan sebagai Pj. Sekda Provinsi NTB berakhir tanggal 1 Januari 2026, sejak berlakunya Pergub SOTK baru dan hanya berstatus ASN aktif dan Non Aktif dalam jabatan struktural atau sama seperti pejabat lainnya “Nonjob”. “Oleh sebab itu segala tindakan administratif yang dilakukan sejak 1 Januari 2026 yang mengatasnamakan Pj. Sekda Provinsi NTB dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Begitu juga dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Asisten Administrasi Umum, serta semua pejabat struktural yang belum dikukuhkan dan dilantik serta diambil sumpahnya dalam norma baru (Pergub 32/2025), maka segala tindakan administratif yang mengatasnamakan jabatannya tersebut juga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum,” jelasnya. Taufieq juga mengkritisi proses penyusunan Pergub SOTK yang dinilainya terburu-buru, tidak cermat, serta tidak sepenuhnya mengindahkan arahan dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memaparkan sejumlah catatan Kemendagri yang menegaskan, kebijakan penataan kelembagaan dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu sorotan penting adalah masih ditemukannya jabatan struktural eselon IV yang dihidupkan kembali, padahal bertentangan dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi nasional. Selain itu, ia menilai terdapat kesalahan penempatan struktur organisasi yang menunjukkan cacat formil dan materiil dalam Pergub tersebut. “Hal ini menunjukkan salah satu bukti adanya pelanggaran dari arahan dan rekomendasi Kemendagri serta pelanggaran AUPB, Mal Administrasi, Cacat formil, dan dalam hal ini SOTK baru ini (Pergub No. 32 Tahun 2025) terbukti benar sudah cacat materiil, sehingga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.6/4520/OTDA tanggal 23 Juni 2023,” ungkapnya. Dalam suratnya, Taufieq juga meluruskan isu yang berkembang terkait penilaian buruk terhadap kinerjanya. Khususnya menyangkut polemik usulan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia membeberkan kronologis lengkap yang menunjukkan, pertimbangan yang ia berikan semata-mata bertujuan menghindarkan Pemprov NTB dari potensi sanksi pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Pusat. Pada bagian kesimpulan dan saran, Taufieq menegaskan, Pergub NTB Nomor 32 Tahun 2025 patut diduga cacat materiil dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Ia mengusulkan agar pemberlakuan pergub tersebut ditunda, demi menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, kepentingan umum, dan pelayanan publik. Ia juga menyoroti dampak nyata dari penerapan SOTK baru, di mana ribuan ASN Pemprov NTB hingga kini belum memiliki Surat Keputusan (SK) definitif, terutama pada sejumlah OPD hasil peleburan seperti Dinas PUPR-Perkim, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Terkait klaim efisiensi anggaran ratusan miliar akibat perampingan SOTK, Taufiq menyebut klaim tersebut tidak berdasar. Berdasarkan tabulasi internal Biro Organisasi, penghematan belanja pegawai hanya sekitar Rp1,48 miliar per tahun, jauh dari angka yang selama ini diklaim. Demi Jaga Nama Baik Menutup suratnya, Taufieq menegaskan, keberatan administratif ini bukan bertujuan untuk memulihkan jabatan, melainkan untuk menjaga harkat, martabat, dan nama baiknya sebagai ASN. Ia juga menyatakan kesiapannya membantu Pemprov NTB melakukan penyelarasan kembali Pergub SOTK dengan peraturan perundang-undangan, sambil menunggu proses pensiun dini. Surat keberatan tersebut turut ditembuskan kepada sejumlah lembaga negara, antara lain Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, BKN, Ombudsman RI, hingga DPRD NTB. Sebagai informasi, selain mengajukan keberatan administratif, Taufieq juga mengajukan pensiun dini kepada Gubernur Iqbal. Alasan ia mengajukan pensiun dini karena tidak menerima keputusan Gubernur NTB Nomor: 800.1.3.3/05/BKD/2026, tanggal 8 Januari 2026, karena cacat formil dan materil. Kedua, karena ingin lebih optimal dalam pengabdian lainnya di tengah masyarakat. Tanggapan Pemprov NTB Perihal ajuan keberatan tersebut, Pemprov NTB melalui Kepala BKD NTB, Tri Budiprayitno belum memberikan keterangan. Upaya konfirmasi melalui pesan dan telepon WhatsApp belum membuahkan hasil. Namun sebelumnya, Yiyit sapaan Kepala BKD Provinsi NTB mengatakan, sejumlah jabatan kosong setelah penerapan SOTK baru, sudah diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Termasuk pejabat teknis ke bawahnya seperti kepala bidang (kabid). “Sudah kita tunjuk Plt. Demikian juga untuk eselon III juga, kami sudah menunjuk Plt,” katanya, Kamis, 22 Januari 2026. Yiyit, sapaan Kepala BKD NTB menjelaskan, jabatan Plt ini akan berakhir setelah penunjukkan pejabat definitif. Saat ini, seleksinya tengah berlangsung. “Itu sebenarnya semua sedang berproses. SOTK secara khusus memang ranah di organisasi. Kami sedang memproses untuk OPD terdampak, sebelum penempatan jabatan definitif pada OPD terdampak itu sudah kita tunjuk Plt,” jelasnya. (*)