DPRD NTB Tetapkan Lima Calon Komisioner KI, Fit and Proper Test Digelar Maraton Dua Hari
Mataram (NTBSatu) – Komisi I DPRD NTB, telah menuntaskan seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Informasi (KI) NTB.
Proses seleksi yang berlangsung intensif selama dua hari tersebut menghasilkan lima nama, yang dinilai paling memenuhi kualifikasi untuk direkomendasikan kepada Gubernur NTB.
Ketua Komisi I DPRD NTB, Moh. Akri mengatakan, fit and proper test berlangsung secara maraton pada 26–27 Januari 2026. Mulai pagi hingga malam hari.
Seluruh tahapan, mulai dari pendalaman materi hingga penilaian akhir telah berlangsung sebelum Komisi I menggelar rapat pleno pada Selasa malam, 27 Januari 2026 untuk menetapkan hasil seleksi.
“Kami sudah melaksanakan uji kelayakan selama dua hari penuh. Setelah itu, langsung kami pleno-kan untuk menentukan hasilnya,” ujar Akri kepada NTBSatu, Kamis, 29 Januari 2026.
Ia menjelaskan, sebanyak 15 nama calon sebelumnya telah diajukan oleh pihak eksekutif untuk mengikuti seleksi di DPRD.
Dari jumlah tersebut, Komisi I kemudian menyaring dan menetapkan lima orang terbaik berdasarkan pertimbangan kualifikasi, kapasitas. Serta, kemampuan dalam menjalankan tugas sebagai komisioner Komisi Informasi.
“Yang kami tetapkan ini murni berdasarkan kualifikasi dan kemampuan. Dari 15 orang, kami pilih lima untuk direkomendasikan,” jelas Akri.
Lima Calon Anggota Komisi Informasi NTB
Adapun lima nama calon anggota Komisi Informasi NTB yang DPRD tetapkan adalah Sansuri, Armansyah Putra, Husna Fatayati, Suaeb Qury, dan Sahnam.
Kelima nama tersebut selanjutnya akan disampaikan secara resmi kepada Ketua DPRD NTB, untuk kemudian diteruskan kepada Gubernur NTB guna proses penetapan melalui Surat Keputusan Gubernur.
Akri menambahkan, DPRD tidak langsung mengumumkan latar belakang detail para calon karena fokus utama penilaian berada pada kompetensi dan integritas. Bukan semata asal profesi.
“Kami yakin lima orang ini layak. Harapan kami, mereka bisa bekerja dengan baik dan profesional,” kata politisi PPP tersebut.
Lebih jauh, Akri menegaskan, Komisi Informasi memiliki peran strategis dalam mengawal keterbukaan informasi publik di NTB
Karena itu, ia berharap para komisioner terpilih nantinya mampu bersinergi dengan pemerintah daerah sekaligus tetap independen dalam menjalankan tugasnya.
“Komisi Informasi adalah garda penting dalam menjamin hak masyarakat atas informasi. Mereka harus bekerja informatif, objektif, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.
Dengan rampungnya tahapan seleksi di DPRD, proses pembentukan Komisi Informasi NTB kini tinggal menunggu penetapan resmi oleh Gubernur NTB. (Zani)
