Mataram (NTBSatu) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov), terkait penetapan 18 calon kepala SMA sederajat. Proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Gubernur NTB.
Staf Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Rizaldi Harmonika Ma’as menjelaskan, lamanya proses penetapan kepala sekolah tidak terlepas dari ketentuan kepegawaian yang mengatur mekanisme penunjukan kepala sekolah, termasuk di awal Plt.
“Secara ideal Plt itu kepala sekolah definitif yang ditugaskan di sekolah lain. Tapi karena beban kerja, kami memilih opsi kedua, yakni Plt dari sekolah itu sendiri dengan mempertimbangkan kinerja,” jelasnya kepada NTBSatu, Selasa, 20 Januari 2026.
Menurutnya, ketentuan kepegawaian juga mengharuskan Plt berasal dari sekolah yang sama. Tujuannya, agar tidak menimbulkan persoalan terhadap sertifikasi pendidik (serdik) dan beban administrasi lainnya.
“Harus dari sekolah yang sama supaya tidak bermasalah terhadap serdik dan beban lainnya,” katanya.
Namun, kebijakan tersebut berdampak pada sulitnya mencari pengganti. Sehingga, proses penetapan kepala sekolah definitif berjalan lebih lama.
“Tidak mudah mencari Plt dari sekolah dan guru yang sama. Itu sebabnya salah satu penyebab prosesnya lama,” ujarnya.
Saat ini, dari 18 guru yang telah lulus sebagai Calon Kepala Sekolah (CKS), dinas telah menunjuk sembilan orang sebagai Plt. Sementara itu, seluruhnya masih menunggu penugasan sebagai kepala sekolah definitif.
Sembilan sekolah tersebut yakni SMAN 1 Mataram, SMAN 3 Mataram, SMAN 1 Gunungsari, SMKN 1 Narmada, SMAN 1 Pemenang. Kemudian, SMAN 2 Selong, SMAN 2 Sumbawa Besar, SMAN 3 Donggo, dan SMAN 5 Kota Bima.
Pihaknya menargetkan, proses penetapan kepala sekolah definitif dapat selesai Januari 2026, seiring masih berlangsungnya koordinasi dengan Pemprov NTB.
“Saya sudah sampaikan Januari, ini masih Januari, jadi insyaAllah selesai tahun ini,” tambahnya. (Alwi)
