Belanja Daerah NTB Tetap Naik, MBG dan Efisiensi tak Ganggu Output Program
Mataram (NTBSatu) – Kebijakan efisiensi anggaran dan pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), tidak berdampak pada penurunan belanja negara maupun daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Justru hingga pertengahan Desember 2025, realisasi belanja pemerintah di NTB terus menunjukkan tren positif.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, realisasi belanja negara di NTB hingga 18 Desember 2025 mencapai Rp26,15 triliun atau 94,19 persen dari pagu APBN.
Capaian ini menegaskan kehadiran negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kualitas layanan publik di daerah.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani menegaskan, kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat tidak boleh mengorbankan sektor tertentu. Termasuk, dalam pelaksanaan program MBG.
“Kalau disebut ada sektor yang dikorbankan, tidak juga. Efisiensi ini semua kena, tapi output tetap jalan. Jadi tidak bisa dibilang ada belanja yang dikorbankan,” ujar Ratih saat Konferensi Pers Alco NTB, Senin, 22 Desember 2025.
Ia menjelaskan, MBG merupakan program prioritas nasional yang penyusunannya tidak berdasarkan baseline APBN tahun-tahun sebelumnya.
Karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian melalui efisiensi, realokasi, dan refocusing anggaran agar program tetap berjalan tanpa mengganggu kinerja belanja.
“Efisiensi itu mengeluarkan yang lemak-lemak (belanja tidak perlu). Misalnya perjalanan dinas yang dulu bisa Rp100 juta, ternyata cukup Rp10 juta. Sisanya diblokir, dikumpulkan untuk program prioritas seperti MBG,” jelasnya.
Ratih menekankan, efisiensi berbeda dengan pemangkasan. Menurutnya, efisiensi justru bertujuan agar output dan outcome tetap optimal bahkan meningkat, dengan anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Kalau dananya lebih kecil tapi output tetap atau bahkan lebih baik, itu baru namanya efisiensi,” katanya.
Efek Ekonomi Program MBG
Lebih lanjut, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nusa Tenggara, Samon Jaya menyebut, secara nasional, belanja pemerintah justru mengalami peningkatan.
Ia menilai, arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan manusia sebagai investasi jangka panjang menjadi dasar kuat pelaksanaan MBG.
“Pak Presiden berpikirnya jauh, 25 sampai 50 tahun ke depan. MBG ini bukan main-main, ini soal membangun manusia yang sehat, kuat, dan cerdas,” ujar Samon.
Ia juga menambahkan, efek ekonomi dari MBG akan bergerak seperti balon. Efisiensi di satu sisi akan memunculkan aktivitas ekonomi baru di sisi lain, khususnya pada sektor penyediaan pangan.
“Pajaknya nanti bisa muncul dari beras, ayam, dan rantai pasok makanan lainnya. Jadi MBG ini bukan menghilangkan ekonomi, tapi memindahkan dan memperkuatnya,” jelasnya.
Selain belanja, kinerja fiskal NTB juga ditopang oleh pendapatan negara yang solid. Hingga 18 Desember 2025, pendapatan negara di NTB mencapai Rp4,20 triliun atau 96,48 persen dari target. Dengan penerimaan pajak sebesar Rp2,84 triliun dan PNBP melampaui target hingga 131,74 persen.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi NTB pada November 2025 tercatat 2,74 persen (year-on-year), masih berada dalam rentang target nasional. Sementara itu, daya beli petani dan nelayan juga tetap terjaga, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 128,37 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 108,61.
Samon menegaskan, tantangan ke depan bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi pada pengawasan dan efektivitas pemanfaatannya.
“Bukan hanya output yang kita lihat, tapi apakah manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat. Itu yang harus kita jaga bersama,” tambahnya. (MKD/*)
