Jakarta (NTBSatu) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, agar para pejabat negara tidak menjadikan wilayah Sumatra yang terdampak bencana sebagai lokasi wisata.
Ia menekankan, kehadiran pemerintah di lokasi bencana harus benar-benar bertujuan untuk membantu masyarakat dan mengatasi persoalan korban.
Penegasan tersebut Prabowo sampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 15 Desember 2025.
Menurutnya, kunjungan pejabat ke daerah bencana harus berlandaskan tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan portofolio masing-masing.
“Kalau datang, benar-benar harus ada tujuan untuk membantu, mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan yang punya tugas dan portofolio ke situ,” ujar Prabowo.
Ia mengungkapkan, adanya kecenderungan sebagian pejabat maupun pihak tertentu datang ke lokasi bencana hanya untuk sekadar berkunjung tanpa memberikan dampak nyata bagi penanganan bencana.
Ia menilai, praktik tersebut tidak tepat dan berpotensi melukai perasaan masyarakat yang tengah mengalami kesulitan.
“Saya melihat ada kecenderungan wisata bencana, ini tidak bagus. Rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar mencari masalah, melihat kesulitan, dan bertindak,” tegasnya.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar para pejabat dan tokoh publik tidak menjadikan kunjungan ke daerah bencana sekadar ajang berfoto demi menunjukkan kehadiran.
Menurut Prabowo, sikap tersebut sama saja dengan memperlakukan wilayah terdampak bencana sebagai tempat wisata.
“Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan dianggap hadir. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana,” tegas Prabowo.
Minta Bahu-membahu Tangani Bencana Sumatra
Tak hanya itu, Prabowo menyinggung adanya kecenderungan elite yang ingin mencari kambing hitam di tengah penanganan bencana Sumatra. Prabowo mengatakan, saat ini seharusnya semua pihak bahu-membahu mengatasi masalah.
“Dalam keadaan yang sulit, ada kecenderungan manusia dan juga bangsa kita ini, saya lihat ya, terutama sebagian elite-elite kita ada kecenderungan mau cari kambing hitam, mau cari kesalahan,” kata Prabowo.
“Ini bukan saat untuk kita cari kesalahan, ini untuk kita bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan,” tambah Prabowo.
Sebagai informasi, berdasarkan data resmi BNPB, Senin, 15 Desember 2025, bencana banjir bandang dan longsor itu telah menyebabkan 158.049 rumah rusak. Mayoritas rumah mengalami kerusakan berat.
Korban tewas mencapai 1.022 orang dan lebih dari 600 ribu orang masih mengungsi. BNPB juga mencatat, masih ada 206 orang yang menghilang dan 7.000 orang terluka.
Bencana juga merusak 1.200 fasilitas umum, 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 290 gedung kantor, dan 145 jembatan. (*)
