Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, menggelar Profiling Aparatur Sipil Negara (ASN)/Penilaian Kompetensi untuk 602 aparatur dari berbagai jenjang.
Kegiatan ini akan berlangsung empat hari, pada tanggal 25-28 November 2025 dan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai upaya memperkuat meritokrasi dan pengelolaan talenta ASN.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. Budi Prasetiyo menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memetakan potensi dan kompetensi ASN secara akurat.
Hasil profiling membantu pemerintah menempatkan pegawai sesuai kemampuan, mendukung pengisian jabatan lowong, dan merencanakan pengembangan karier.
“Profiling ini alat ukur potensi ASN. Dengan data ini, kita bisa menempatkan aparatur sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi,” jelasnya, Selasa, 25 November 2025.
Peserta mengikuti empat jenis penilaian, yaitu Tes Potensi Kompetensi, Tes Manajerial dan Sosio-Kultural (Mansoskul), Tes Literasi Digital, dan Triparta Karir. Setiap instrumen memberikan gambaran menyeluruh mengenai kemampuan dan karakter ASN.
Budi menegaskan, kegiatan ini bukan seleksi lulus atau tidak lulus. Pemerintah menggunakan data untuk menyesuaikan potensi ASN dengan jabatan yang tersedia.
“Tidak ada konsep lulus atau gagal. Profiling hanya memotret potensi individu. Misalnya, jika ASN memiliki kompetensi tertentu, dia akan diprioritaskan pada jabatan yang membutuhkan kemampuan tersebut,” jelasnya.
Profiling ini juga menjadi persiapan menghadapi rencana perubahan Undang-Undang ASN, yang menekankan pentingnya manajemen talenta berbasis meritokrasi.
Pemkab Sumbawa mengimbau, peserta mengisi data dengan jujur dan mengikuti proses penilaian secara maksimal. Pemerintah daerah menargetkan hasil profiling dapat meningkatkan profesionalitas ASN, memperkuat tata kelola kepegawaian, dan mendukung pengembangan karier berbasis kompetensi.
Budi menambahkan, kegiatan ini juga membantu Pemkab Sumbawa membangun sistem pengelolaan ASN yang adaptif, transparan, dan berbasis data, sehingga kualitas layanan publik dapat meningkat.
“Kami berharap dapat menciptakan aparatur yang lebih siap menghadapi tuntutan birokrasi modern dan kebutuhan pembangunan daerah,” tutupnya. (*)
