Jakarta (NTBSatu) – DPD PDIP Provinsi NTB berkomitmen mengawal hingga tuntas aspirasi 518 honorer Pemprov yang terancam dirumahkan.
Sekretaris DPD PDIP Provinsi NTB, Hakam Ali Niazi menegaskan, partainya akan memastikan menyelesaikan seluruh persoalan administrasi dan anggaran yang menjadi kendala para tenaga honorer tersebut
“Artinya begini, administrasi dari 518 honorer Pemerintah Provinsi NTB harus dilengkapi. Sehingga kami punya data yang valid mengenai kendalanya. Semua harus dipenuhi, supaya ada dasar yang kuat bagi kami untuk memperjuangkan kepentingan mereka,” ujar Hakam kepada NTBSatu, Kamis, 13 November 2025.
Ia menjelaskan, langkah awal yang akan partainya lakukan adalah memverifikasi kelengkapan data dan dokumen seluruh tenaga honorer. Tujuannya, agar bisa menjadi pijakan dalam proses advokasi.
Setelah itu, PDIP NTB juga akan menyoroti aspek penganggaran yang menjadi salah satu sumber persoalan bagi honorer.
“Kami juga akan mengecek dari aspek alokasi anggaran dari pemerintah provinsi untuk 518 tenaga honorer tersebut. Nanti anggota DPRD NTB dari Fraksi PDI Perjuangan akan berkoordinasi dengan Pemprov. Agar persoalan anggaran ini bisa diatasi, sehingga mereka tetap bisa mengabdi,” kata Hakam.
Lebih lanjut, Hakam menegaskan, PDIP NTB akan terus berada di barisan depan untuk membela nasib para tenaga honorer.
“Kami akan tetap memperjuangkan agar mereka bisa tetap mengabdi. Secara umum, PDI Perjuangan NTB akan membela mereka. Kemarin mereka sudah datang ke kantor partai untuk menyampaikan aspirasi dan kami telah menerimanya secara resmi,” tegasnya.
Hakam memastikan, perjuangan tersebut tidak hanya berhenti pada tahap penerimaan aspirasi, melainkan hingga ada solusi konkret bersama pemerintah daerah. (*)
