Pasca Rakernas I, PDIP NTB Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang dan Tetap Bersama Rakyat
Mataram (NTBSatu) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan, komitmennya untuk tetap berdiri bersama rakyat dan menjalankan fungsi partai penyeimbang. Meskipun, mayoritas partai politik kini berada dalam barisan koalisi pemerintah.
Penegasan ini disampaikan menyusul hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang resmi ditutup di Ancol, Jakarta Utara pada Senin, 12 Januari 2026.
Rakernas I PDIP menghasilkan 21 poin rekomendasi strategis. Di antaranya penegasan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang, penguatan demokrasi, hingga seruan mencegah tumbuhnya praktik otoritarian populis. Hasil Rakernas tersebut dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham.
Sekretaris DPD PDIP NTB, Hakam Ali Niazi menjelaskan, Rakernas menegaskan kembali garis ideologis partai yang berlandaskan Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
PDIP juga mendesak pemerintah bersikap tegas menolak segala bentuk intervensi asing dan pelanggaran kedaulatan negara lain.
“Rakernas menegaskan posisi politik PDIP sebagai partai penyeimbang yang menjalankan fungsi kontrol secara kritis dan efektif terhadap pemerintahan, demi demokrasi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” kata Hakam pada NTBSatu pada Selasa, 13 Januari 2026.
Dalam rekomendasinya, PDIP juga menaruh perhatian serius pada isu ekologis. Mulai dari pencegahan deforestasi, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan, hingga konsistensi Indonesia menjalankan komitmen global terkait perubahan iklim.
Komitmen tersebut diterjemahkan melalui program Merawat Pertiwi, termasuk gerakan penghijauan dan penanaman “10 pendamping beras”.
Tolak Pilkada Lewat DPRD
Terkait dinamika politik nasional, Hakam menegaskan, PDIP tetap konsisten mendukung Pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat. Menurutnya, posisi di luar pemerintahan tidak mengurangi keberpihakan PDIP terhadap kepentingan masyarakat.
“Kita tetap menjadi partai penyeimbang. Program pemerintah yang pro rakyat pasti kita dukung, tapi yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat akan kita kritisi,” tegasnya.
Di tingkat daerah, meski keterwakilan PDIP di DPRD NTB masih terbatas, Hakam menyebut, partainya terus membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Strategi perjuangan melalui kegiatan-kegiatan pro rakyat, serta mendengar dan memperjuangkan aspirasi publik di tingkat lokal.
“Kita mungkin kecil secara jumlah, tapi konsisten dekat dengan rakyat. Langkahnya adalah terus membuat kegiatan yang pro rakyat dan menyuarakan kepentingan mereka,” tambah Hakam. (Zani)
