Mataram (NTBSatu) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra NTB, buka suara soal wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTB dari PDIP, Made Slamet mengatakan, partainya dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
Menurutnya, wacana tersebut merupakan langkah mundur bagi demokrasi dan bertentangan dengan semangat reformasi yang menjunjung kedaulatan rakyat.
“Pemilihan oleh DPRD itu mengurangi bahkan menghilangkan hak politik rakyat. Itu jelas kemunduran demokrasi,” tegas Slamet kepada NTBSatu, Sabtu, 3 Januari 2026.
Ia menilai, persoalan utama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selama ini bukan terletak pada sistem pemilihannya. Melainkan pada lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, terutama terhadap praktik politik uang.
“Persoalan-persoalan di Pemilu atau Pilkada itu sebenarnya terjadi karena adanya pembiaran-pembiaran. Pembiaran terhadap perilaku curang misalnya atau politik uang,” ujar Ketua DPC PDIP Kota Mataram ini.
Slamet menambahkan, tingginya ongkos politik dan maraknya politik uang seharusnya dijawab dengan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara dan aktor politik.
KPU sebagai penyelenggara harusnya bisa lebih peka terhadap perilaku politik yang tidak benar. Menurutnya, pembiaran-pembiaran oleh KPU akhirnya juga berdampak pada aktor politik yang ikut menormalisasi perilaku buruk dalam Pilkada.
Slamet kembali menegaskan, langkah yang benar seharusnya adalah evaluasi bukan dengan “mengamputasi” hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.
“Yang harus dibenahi itu kualitas Pemilu dan perilaku elitnya, bukan justru memotong hak rakyat,” tegasnya.
Gerindra Ikut Instruksi DPP
Berbeda pandangan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTB dari Fraksi Gerindra, Sudirsah Sujanto mengatakan, partainya bersikap tegak lurus terhadap kebijakan pusat. Ia menegaskan, keputusan terkait sistem Pilkada merupakan kebijakan nasional yang harus diikuti oleh kader di daerah.
“Kami di Gerindra mengikuti keputusan DPP. Soal Pilkada langsung atau lewat DPRD, itu kebijakan pusat,” tegas Sudirsah kepada NTBSatu, terpisah.
Ia juga berpendapat, Pilkada langsung selama ini menimbulkan banyak dampak negatif, terutama tingginya ongkos politik dan maraknya praktik politik uang.
“Karena Gerindra ini memang melihat Pilkada secara langsung ini kan banyak efek negatifnya juga. Ongkos politik yang terlalu mahal serta maraknya politik uang, itu kan termasuk dampak dari Pilkada secara langsung,” jelas Sudirsah.
Menurutnya, jika pemilihan diserahkan kepada DPRD, beban biaya politik negara bisa ditekan dan praktik politik uang tidak akan sebesar Pilkada langsung.
Mengenai relevansi proposal Pilkada melalui DPR dengan konstitusi, ia menjawab tidak ada masalah sama sekali. DPRD tetap merupakan rakyat dan tetap mewakili suara rakyat juga.
“Secara konstitusi tidak melanggar, karena DPRD adalah representasi rakyat,” tambah Ketua OKK DPD Gerindra NTB ini. (Zani)
