Kota Mataram

Hentikan Pembangunan Perumahan Subsidi, Kota Mataram Prioritaskan Kawasan Komersial Berkualitas

Mataram (NTBSatu) Pemkot Mataram resmi menghentikan pembangunan perumahan subsidi sebagai bagian dari penataan ruang dan upaya mitigasi bencana banjir yang pernah melanda wilayah kota.

Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning menegaskan, pembangunan perumahan di kota ini berfokus pada kawasan real estate. Kemudian perumahan komersial berkualitas dengan harga jauh lebih tinggi.

“Pembangunan perumahan subsidi tidak lagi menjadi prioritas. Kini, kami mengarahkan fokus pada pembangunan real estat dan perumahan komersial yang menerapkan tata kota ketat dengan proporsi lahan terbangun dan ruang terbuka hijau yang seimbang,” ujar Lale.

Ia menambahkan, Harga tanah di Mataram memang sudah sangat tinggi, sehingga pembangunan subsidi sudah tidak lagi memungkinkan.

Selain itu, pemerintah memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan tidak mengorbankan ruang terbuka hijau yang sangat penting untuk mitigasi bencana.

IKLAN

Dalam tata ruang baru yang akan dituangkan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kawasan perumahan komersial akan mengatur ketat bahwa hanya 60 persen luas lahan yang boleh dibangun. Sedangkan 40 persen sisanya sebagai lahan hijau.

“Banjir yang melanda Kota Mataram pada Juni dapat memberikan kita kesadaran akan pentingnya keseimbangan lingkungan sekaligus meminimalkan risiko bencana di masa mendatang,” terangnya.

Sebelum pembangunan mulai, Dinas PUPR akan mengeluarkan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK). Surat itu nantinya yang mengatur secara jelas batasan luas lahan terbangun sesuai ketentuan tersebut.

Langkah ini sekaligus memastikan, agar pembangunan perumahan baru tidak memperparah potensi bencana banjir dan menjaga kelestarian lingkungan di Kota Mataram.

“Sejauh ini, belum ada pengembang yang mengajukan izin pembangunan perumahan baru, paling menambahkan dari yang sudah ada. Tetapi fokus utama saat ini adalah pada penataan ruang yang lebih ketat dan pembangunan berkelanjutan,” pungkas Lale. (*)

IKLAN

Berita Terkait

Back to top button