Mataram (NTBSatu) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendukung Pemprov NTB membangun tol dari pelabuhan Lembar, Lombok Barat hingga pelabuhan Kayangan, Lombok Timur.
Bukan hanya jalan tol, menurut AHY, pembangunan infrastruktur lain seperti ruas jalan konektivitas mulai dari Lombok sampai dengan ke ujung timur NTB, Kabupaten Bima, juga harus mendapat dukungan Pemerintah Pusat.
“Pengembangan infrastruktur di NTB perlu mendapatkan dukungan dan atensi dari Pemerintah Pusat,” kata AHY, Minggu, 27 Juli 2025.
Menurut AHY, infrastruktur di NTB semakin baik. Seperti infrastruktur dasar jalan jembatan juga yang terkait dengan konektivitas.
Perkembangan moda transportasi di tiap-tiap daerah menjadi tulang punggung dari pembangunan. Sesuai visi-misi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal memiliki keinginan kuat dalam melakukan perbaikan konektifitas di NTB.
“Dia (Gubernur NTB) punya visi jauh ke depan ingin NTB semakin makmur bahkan semakin mendatangkan devisa, semua membutuhkan pembangunan infrastruktur. Ikhtiarnya di situ,” katanya.
Ia memastikan, rencana pembangunan jalan tol yang akan menekan anggaran Rp22 triliun itu tentu mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Ya pusat juga harus berkolaborasi tetap dengan gubernur termasuk kabupaten kota di NTB. Peluangnya sangat prospektif,” tambahnya
AHY juga memastikan, potensi di Provinsi NTB masih banyak peluang untuk bisa tumbuh secara ekonomi lokal termasuk perkembangan UMKM lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Banyak sekali potensinya harus kita cari solusi bersama-sama. Dan saya fokus pada aspek itu,” tandas Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Masuk Tahap Studi Kelayakan
Sebagai informasi, pengerjaan mega proyek ini segera memasuki tahap studi kelayakan atau Feasibility Study (FS). Sementara pra FS-nya sudah selesai pada tahun 2024 lalu.
Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin menyampaikan, berdasarkan hasil pra FS, anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek jalan sepanjang 82 kilometer ini sekitar Rp22 triliun.
Dengan rincian kebutuhan anggaran untuk biaya konstruksi sekitar Rp16 triliun, pembebasan lahan Rp1,9 triliun, anggaran pra FS Rp1,25 miliar, dan FS senilai Rp5 miliar.
“Dari hasil pra FS, estimasi anggaran untuk proyek ini sekitar Rp22 triliun,” kata Sadimin, Senin, 2 Juni 2025.
Adapun anggaran pembebasan lahan akan ditanggung 100 persen oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp1,9 triliun. Rinciannya, Rp300 miliar untuk pembebasan lahan di Lombok Barat, Rp1 triliun di Lombok Tengah, dan Rp600 miliar di Lombok Timur.
“Sementara untuk anggaran FS sepenuhnya ditanggung Pemprov, yaitu sebesar Rp5 miliar,” ujar Sadimin. (*)
