Desa Berdaya, Strategi NTB Mengentaskan Kemiskinan dari Akar
Pemerintah Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur, Indah Dhamayanti Putri meluncurkan Program Desa Berdaya sebagai strategi utama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan.
Program ini mulai berjalan tahun ini dan menyasar 1.021 desa di 8 kabupaten. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan lokal.
Tidak lagi berjalan secara parsial, Pemprov NTB akan menangani setiap desa secara kolaboratif oleh 20 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi leading sector.
Kepala Bidang Perencanaan Bappeda NTB, Firmansyah menjelaskan, Desa Berdaya untuk menjawab berbagai persoalan desa secara menyeluruh.
“Penanganannya tidak lagi seperti sebelumnya, tidak parsial-parsial. Ini akan dikeroyok oleh 20 OPD yang leading sektor di kami,” tegasnya.
Program ini berjalan melalui tiga pendekatan utama, dukungan teknis, pendampingan, dan bantuan keuangan khusus.
Dukungan teknis mencakup penguatan sektor penting seperti pangan, pertanian, kelautan, keamanan, serta pengelolaan sumber daya lokal. Dalam hal pendampingan, pemerintah akan membantu desa-desa mencari peluang pendanaan dari luar APBD, termasuk kerja sama dengan sektor swasta.
“Misalnya desa-desa di daerah tambang. Itu kami bisa bantu mencari pendanaan di luar APBD agar desa bisa terus berkembang,” ujar Firmansyah.
Sementara itu, melalui skema bantuan keuangan khusus, setiap desa dapat mengajukan dukungan dana sebesar Rp300 hingga Rp500 juta untuk mengembangkan potensi unggulannya.
“Masing-masing desa bisa memilih menu di perangkat daerah. Konsep mana yang dipilih untuk penguatan Desa Berdaya sesuai keunggulan lokalnya,” tambahnya.
Fokus utama program ini, ialah pengentasan kemiskinan melalui pembangunan desa mandiri pangan, pengembangan usaha lokal. Kemudian, penguatan BUMDes dan koperasi, serta penciptaan lapangan kerja berbasis potensi desa.
Melalui pendekatan yang holistik, harapannya Program Desa Berdaya menjadi solusi nyata bagi masyarakat desa untuk bangkit secara ekonomi, sosial, dan kultural.
“Program ini bukan sekadar proyek, tapi investasi jangka panjang untuk membangun kemandirian desa dari bawah,” tutup Firmansyah. (*)
