Pro Kontra Program Nikah Massal di Kota Mataram, Kemenag: Terhalang Tradisi
Pro Kontra Nikah Massal
Sementara itu, dukungan terhadap program ini datang dari sebagian masyarakat. Sunan, seorang pegawai swasta di Kota Mataram, menilai program nikah massal sebagai langkah strategis yang pemerintah perlu galakkan.
Terutama, untuk menolong masyarakat kelas bawah yang terjebak dalam pernikahan siri atau kohabitasi tanpa status hukum.
“Ini bukan hanya soal gratis, tapi soal perlindungan hukum dan masa depan anak. Banyak pasangan tinggal bersama bertahun-tahun tapi belum nikah resmi karena terhalang biaya atau syarat administratif. Nikah massal membuka jalan bagi mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, harus ada perubahan stigma terhadap nikah massal. Sebab program ini justru mencerminkan hadirnya negara dalam membantu masyarakat yang selama ini terpinggirkan akses legalitas pernikahan.
“Kalau kita bisa kemas dengan baik, tetap ada prosesi adat secara simbolik, saya yakin masyarakat bisa lebih menerima,” tambah Sunan.
Namun tidak semua pihak setuju dengan program ini. Hadi, seorang pegawai swasta di Mataram, mempertanyakan efektivitas nikah massal dalam menyasar target utama, yakni pasangan yang cenderung memilih pernikahan siri.
“Kalau yang jadi alasan program ini untuk menghindari nikah siri, saya ragu itu efektif. Pasangan yang sudah niat nikah siri, umumnya memang tidak mau tampil di depan umum atau ikut acara massal,” katanya.
Hadi juga menilai, pernikahan seharusnya menjadi momen sakral dan personal, bukan prosesi yang disamaratakan dan diatur waktunya.
“Nikah itu sekali seumur hidup, mestinya ada nilai spiritual dan budaya yang dijaga. Kalau massal, kesannya seperti antre sembako,” ujarnya.
Layanan Nikah Gratis Masih Berlaku di KUA
Sebagai informasi, Kementerian Agama sebenarnya sudah menyediakan layanan nikah gratis melalui Kantor Urusan Agama (KUA). H. Nasir menegaskan, masyarakat yang menikah langsung di kantor KUA tidak terkena biaya sepeser pun.
“Menikah di KUA itu gratis. Tapi karena banyak yang ingin menikah di rumah atau tempat lain, maka ada biaya transportasi dan administrasi. Itu yang kadang jadi beban,” ungkapnya.
Nasir berharap, meski program ini belum bisa diterapkan secara luas di Mataram, masyarakat bisa lebih terbuka ke depannya jika format pelaksanaannya bisa menyesuaikan dengan adat setempat. (*)
